Oleh: Agus Sudibyo | April 14, 2008

Menguat, Desakan Revisi UU KIP

Suara Pembaruan, 9 April 2008

[JAKARTA] Desakan agar pemerintah segera merevisi Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terus menguat. Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyatakan akan mengajukan judicial review terhadap UU itu.

Menurut para aktivis itu, sejumlah pasal dalam UU KIP dianggap bertentangan dan menghambat hak publik. Pandangan itu dinyatakan sejumlah LSM yang tergabung dalam Koalisi Untuk Kebebasan Informasi dalam diskusi yang diadakan di Dewan Pers, Jakarta, Selasa (8/4). Pekan lalu, RUU KIP disetujui DPR untuk menjadi UU.

Anggota Dewan Pers Abdullah Alamudi mengatakan ada kerancuan dalam persepsi informasi publik. Pasal-pasal dalam UU KIP secara implisit menyatakan informasi badan publik adalah milik pemerintah, padahal dinyatakan dalam Pasal 28 UUD 1945 bahwa hak asasi publik untuk memperoleh informasi.

Menurutnya, beberapa pasal dalam UU KIP tidak sesuai dengan logika. Dia menuturkan, sebuah informasi publik sepenuhnya adalah milik publik, termasuk dalam kebebasan menggunakan informasi publik. Namun, dalam UU KIP malah mengatur penggunaan informasi publik dan sanksi atas penyalahgunaan informasi.

“Jika ada orang menyalahgunakan informasi publik akan dijatuhi hukuman 1 tahun dan atau denda Rp 5 juta. Bagaimana mungkin, suatu informasi publik yang sudah menjadi milik publik dinyatakan disalahgunakan. Ini tidak logis. Ini salah satu cara pemerintah untuk menakuti-nakuti masyarakat,” ujarnya.

Dikatakan pula, Pasal 29 dan 30 UU KIP yang mengatur independensi Komisi Informasi, menyebutkan bahwa komisi itu terdiri unsur pemerintah dan independen. Rekrutmen komisi ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. “Bagaimana akan terjadi independensi jika ada unsur pemerintah dan diangkat oleh kementerian?” tanyanya.

Abdullah juga mengungkapkan dukungan administrasi, keuangan, dan tata kelola informasi dilaksanakan oleh pemerintah. Ditegaskan, keuangan komisi dipegang oleh menteri dan sekretaris diangkat oleh menteri. Kondisi itu memperlihatkan bahwa komisi otomatis akan tunduk kepada menteri.

Danang Widoyoko, dari Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, masyarakat memiliki akses untuk memperoleh informasi setelah UU itu disahkan. Implementasinya adalah masyarakat dapat meminta informasi badan publik berkaitan dengan berbagai masalah. [DLS/O-1]

http://www.suarapembaruan.com/last/index.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: