Oleh: Agus Sudibyo | April 22, 2008

Jalan Panjang ke Transparansi

Tempo, Edisi. 37/IX/21 – 27 April 2008

oleh : Agus Sudibyo

KEBANYAKAN pemerintah lebih senang menjalankan pemerintahan secara diam-diam. Bahkan pemerintah yang demokratis pun cenderung melakukan sebagian besar urusannya jauh dari penglihatan publik. Andrew Puddetphatt menyatakan itu dalam terbitan resmi Article 19 tentang Prinsip-prinsip Undang-Undang Kebebasan Informasi, Juni 1999.

Kesimpulan Puddetphatt menjelaskan mengapa proses pembahasan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik begitu panjang dan melelahkan: diagendakan Dewan Perwakilan Rakyat sejak 2000, melewati pergantian pemerintahan pada 2004, dan baru dapat diselesaikan sewindu kemudian. Sebab, yang kita hadapi notabene adalah pemerintah yang cenderung menutup-nutupi apa yang mereka putuskan dan perbuat, yang terbiasa menjalankan atau melanggar mandat konstitusi, hukum, serta standar kepatutan pemerintahan dalam suatu rezim kerahasiaan. Pemerintahan seperti ini cukup pasti resisten terhadap upaya pelembagaan keterbukaan dan kebebasan informasi, bahkan menganggapnya sebagai ancaman.

Kesimpulan Puddetphatt itu hendaknya juga menjadi titik tolak untuk memaknai pengesahan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada 3 April 2008. Pengesahan undang-undang itu bukan jaminan hak publik untuk tahu (right to know) akan segera terwujud. Bukan pula jaminan kewajiban untuk selalu membuka diri terhadap akses publik akan segera menjadi konsensus nasional yang mengikat seluruh gugus pelayanan publik dan administrasi pemerintahan. Tak lebih dan tak kurang, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik hanyalah kemenangan untuk merebut momentum penting menuju transparansi dan kebebasan informasi. Jalan menuju transparansi dan kebebasan informasi itu sendiri masih sangat panjang serta berliku.

Mengapa demikian? Pertama, melaksanakan undang-undang bisa lebih kompleks daripada perjuangan untuk mengesahkannya. Banyak undang-undang yang substansinya demokratis, tapi pelaksanaannya justru kontraproduktif bagi prinsip demokrasi. Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 adalah contohnya. Undang-undang yang cukup berhasil mengintegrasikan media penyiaran sebagai bagian dari dunia kehidupan (lebenswelt) yang bercorak kepublikan dan komunitarian ini, dalam implementasinya, justru melulu meneguhkan reintegrasi media penyiaran ke dalam sistem ekonomi kapitalis. Kedua, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tidak otomatis berlaku dan sangat bergantung pada iktikad pemerintah mempersiapkan dana untuk membangun sistem atau infrastuktur yang dibutuhkan. Untuk membangun infrastuktur ini pula, undang-undang tersebut memutuskan dua tahun masa transisi.

Ketiga, implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dihadapkan pada kendala kultur birokrasi. Reformasi boleh berlangsung, kondisi politik memang telah berubah, tapi jangan-jangan belum terjadi transformasi sikap dan perilaku para birokrat kita. Mengutip Ong Hok Ham, mereka masih melihat diri sebagai the ruling class, yang secara hierarkis lebih tinggi daripada masyarakat. Dibutuhkan waktu tak sebentar untuk menanamkan kesadaran bahwa menjadi pejabat publik adalah mandat yang harus dipertanggungjawabkan. Menjadi pejabat publik mengandung sejumlah konsekuensi: hilangnya sebagian privasi, keharusan memisahkan urusan pribadi dan urusan jabatan, serta keharusan terbuka diperiksa dan diinvestigasi.

Meski demikian, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tetaplah momentum sangat berharga untuk memulai transformasi kultur dan sistem birokrasi menuju rezim keterbukaan informasi. Inilah undang-undang pertama yang tidak hanya menjamin hak publik atas informasi, tapi juga secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi, berikut sanksi-sanksinya. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik memberikan kepastian hukum tentang perkara yang wajib dibuka kepada publik dan yang bisa dikecualikan dengan alasan tertentu. Undang-undang itu memberikan modal memadai meniti jalan panjang menuju transparansi.

Yang tak kalah penting, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik merupakan momentum penting guna mengantisipasi agenda-agenda reorganizing power untuk mengembalikan tata pemerintahan yang tertutup dan penuh kerahasiaan. Agenda ini sangat mungkin menyusup dalam proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Kerahasiaan Negara tak lama lagi. Dengan disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik lebih dulu, kita dapat meminta Dewan Perwakilan Rakyat melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara Rancangan Undang-Undang Kerahasiaan Negara dan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Kita berharap pembahasan Rancangan Undang-Undang Kerahasiaan Negara akan selalu merujuk pada semangat dan substansi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Agus Sudibyo, Deputi Direktur Yayasan SET, Jakarta

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: