Oleh: Agus Sudibyo | April 28, 2008

UU Pemilu, Pengaturan Berita Timbulkan Ketidakpastian

Senin, 28 April 2008 | 01:22 WIB

Jakarta, Kompas – Pengaturan pemberitaan selama masa kampanye dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menimbulkan ketidakpastian hukum. Sebab, ketentuan itu berlawanan dengan UU No 40/1999 tentang Pers.

”Masalah ini harus segera diselesaikan dengan melakukan uji materi terhadap UU Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Cara lain, Presiden membuat peraturan mengamandemen ketentuan tentang pemberitaan di UU Pemilu,” kata pakar hukum tata negara, Irman Putra Sidin, Minggu (27/4) di Jakarta.

Hal ini disampaikan menanggapi adanya ketentuan di UU Pemilu bahwa media massa harus memberikan kesempatan yang sama, baik berita maupun iklan, kepada semua partai politik peserta pemilu. Ketentuan itu dinilai mengancam kebebasan pers.

Saat melihat pemberitaan selama masa kampanye, kata Irman, yang seharusnya dipakai adalah norma dalam hukum pers. Sebab, yang menjadi masalah utama adalah kerja pers hingga lebih banyak masuk dalam rezim pers dan bukan rezim pemilu.

”Dalam kasus ini, pemilu menjadi masalah umum dan masalah khususnya adalah pemberitaan sehingga yang perlu dipakai adalah peraturan yang lebih khusus, yaitu UU Pers,” paparnya.

Namun, Irman tidak menutup kemungkinan ada yang berbeda pendapat dengannya. Untuk itu, masalah pengaturan pemberitaan di UU Pemilu perlu dibawa ke Mahkamah Konstitusi karena diduga melanggar Pasal 28 F UUD 1945 dan Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945.

Secara terpisah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Sasa Djuarsa Sendjaja menuturkan, pemberitaan di media elektronik tidak dapat diatur dalam UU Pemilu karena merupakan wewenang redaksi. Namun, KPI tetap akan memantau dan meminta keterangan pengelola media jika berita yang dibuat tidak netral sehingga mereka tetap tidak dapat seenaknya membuat berita.

Yang dapat diatur adalah iklan. Media elektronik harus memberikan kesempatan yang sama kepada semua parpol untuk memasang iklan. ”Kesempatan yang sama ini terutama soal harga dan waktu. Jika ternyata hanya sebagian parpol yang memanfaatkannya, itu bukan urusan pengelola media,” ucap Sasa.

Agus Sudibyo dari Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi menambahkan, pengaturan iklan juga harus mencakup ketentuan tentang wakil parpol yang berhak memasang iklan dan sumber biaya yang dipakai. Bentuk iklan juga harus diperjelas.

Tak memasung pers

Secara terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Chozin Chumaidy, Sabtu, menjelaskan, pengaturan pemberitaan, penyiaran, dan iklan dalam UU No 10/2008 tak dimaksudkan untuk memasung pers. Justru ketentuan itu untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan perlakuan bagi peserta pemilu. UU harus mengaturnya karena tidak boleh ada perlakuan berbeda dalam pemberitaan dan penyiaran pada partai tertentu.

Ia mengingatkan, pengalaman era Orde Baru pers dikuasai partai tertentu saja.

(nwo/dik)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: