Oleh: Agus Sudibyo | Mei 15, 2008

Batasan Kerahasiaan Negara Masih Dipertanyakan

Kamis, 15 Mei 2008

by : Adhitya Cahya Utama

PEMERINTAH telah secara resmi menyerahkan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerahasiaan Negara ke DPR. Legislatif akan mulai membahas rancangan dalam masa sidang kali ini.

Aliansi organisasi sipil (LSM) meminta DPR berhati-hati agar tidak membawa Indonesia kembali ke rezim ketertutupan dan kerahasiaan. “Karena draf saat ini memberikan legalisasi kesewenangan kekuasaan pada pemerintah,” ujar anggota Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan Agus Sudibyo, di Jakarta, Rabu (14/5).

Rusdi Marpaung dari Imparsial mengingatkan rancangan itu telah memberikan kewenangan sangat luas bukan hanya pada institusi negara, namun juga seluruh badan publik di semua lini dan level birokrasi. Jadi ruang lingkup instansi yang punya wewenang melakukan klaim sangat luas.

“Dari presiden hingga lurah mempunyai otoritas melakukan klasifikasi rahasia. Ini membuka peluang klaim sepihak,” katanya. Meski penetapan ruang lingkup rahasia negara telah dijabarkan, namun tetap tidak jelas batasannya. Masih terbuka kemungkinan hal-hal yang dapat dimasukkan kategori rahasia.

“Intinya karena definisi rahasia negara itu sendiri sangat umum dan memiliki parameter yang tidak jelas,” kata dia. Karena itu, Rusdi meminta RUU dibuat lebih spesifik dengan mengatur informasi strategis.

Edwin Partogi dari Kontras menambahkan, kehadiran RUU Kerahasiaan Negara akan menimbulkan kerancuan hukum ketika disandingkan dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang belum lama disahkan.

Pasalnya, ruang lingkup rahasia negara senenarnya sudah dituangkan dalam pengecualian informasi UU tersebut. Bahkan, dibanding rumusan penjelasan yang tertuang dalam RUU Kerahasiaan Negara, klausul ruang lingkup informasi rahasia yang tertuang dalam UU Keterbukaan Informasi Publik sangat jelas, sehingga tidak membuka peluang multitafsir di kemudian hari.

“Perlu dipertimbangkan potensi tumpang tindih ini,” ujarnya. Anggota Pansus RUU Kerahasian Negara Yusron Izha Mahendra meminta publik tidak khawatir pembahasan RUU akan mengekang kebebasan yang sudah ada. Menurutnya, rahasia negara diperlukan karena kebebasan yang terjadi 10 tahun terakhir ini sudah sangat mengkhawatirkan.

“Perlu diingat keterbukaan memang perlu, tapi bukan keterbukaan tanpa batas,” kata Wakil Ketua Komisi I (Bidang Pertahanan).

http://jurnalnasional.com/?media=KR&cari=rahasia%20negara&rbrk=&id=49285&detail=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: