Oleh: Agus Sudibyo | Mei 15, 2008

RUU Rahasia Negara Ancaman Serius Demokrasi

Kamis, 15 Mei 2008 | 00:13 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah dan DPR diminta tidak melanjutkan proses pembahasan draf Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara yang dipastikan bakal menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi dan reformasi di Indonesia.

Keberadaan sejumlah produk aturan dalam draf rancangan undang-undang (RUU) itu diyakini akan menjadi pasal-pasal ”karet”, yang justru berpotensi menghalang-halangi akuntabilitas, upaya mereformasi pemerintahan menjadi lebih baik dan bersih, serta upaya penegakan demokrasi dan pemberantasan korupsi.

Desakan itu dilontarkan gabungan lembaga swadaya masyarakat yang menamakan diri mereka Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan, Rabu (14/5).

”Kami minta DPR menolak. Kalau memang harus dipaksakan karena telanjur masuk Prolegnas 2008, DPR harus mengembalikan RUU itu ke versi draf semula. Pemerintah awalnya hanya berencana membuat aturan persandian negara,” ujar Paulus Widiyanto dari Asosiasi Televisi Lokal Indonesia.

Paulus, mantan anggota Komisi I dari Fraksi PDI-P, menyatakan, pada awalnya draf RUU itu dibuat lantaran Lembaga Sandi Negara membutuhkan keberadaan payung hukum. Pada tahun 1997 pemerintah mengusulkan draf RUU Persandian Negara.

Namun, pada tahun 1998-1999, draf RUU Persandian Negara itu kemudian berubah bersamaan dengan pengajuan draf RUU inisiatif DPR soal Kebebasan Memperoleh Informasi Publik (KMIP), yang sekarang menjadi UU Kebebasan Informasi Publik (KIP).

”Kebetulan saat itu saya menjabat Ketua Panitia Khusus RUU KMIP di DPR. Pemerintah saat itu mengembangkan draf RUU Persandian Negara yang mereka ajukan menjadi RUU Kerahasiaan Negara,” ujar Paulus.

Keberadaan RUU Rahasia Negara diyakini tidak lagi diperlukan mengingat dalam UU KIP sudah diatur soal informasi-informasi yang dikecualikan atau harus dirahasiakan. Selain itu, dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) juga terdapat 11 pasal yang mengatur tentang hal tersebut.

Tidak hanya itu, keberadaan RUU Rahasia Negara juga dikhawatirkan akan tereduksi menjadi sekadar rahasia birokrasi untuk kepentingan birokrasi.

Menurut Agus Sudibyo dari Yayasan SET, semua itu mungkin terjadi karena di dalamnya ada banyak ”pasal karet” yang terlalu meluas dan multi-interpretasi.

Dalam kesempatan yang sama, Danang Widoyoko dari Indonesia Corruption Watch menilai draf RUU Rahasia Negara sebagai produk aturan yang mengerikan karena menafikan semua prinsip penyelenggaraan yang modern, seperti prinsip transparansi dan akuntabilitas.

”Ketika di banyak negara, termasuk negara maju, pemerintah mereka mendorong adanya transparansi, Pemerintah Indonesia malah membuat aturan yang mengusung ketertutupan birokrasi,” ujar Danang.

Ia juga mengaku membayangkan mereka yang terlibat dalam proses penyusunan pasal per pasal dalam draf RUU Rahasia Negara adalah orang-orang yang sangat terbelakang dan tidak paham soal kemajuan teknologi informasi semacam internet atau perkembangan kemajuan dunia.

Saat dihubungi secara terpisah, anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, Andreas Pareira, membenarkan bahwa dalam waktu dekat pihaknya dan pemerintah akan segera membahas draf RUU itu. Proses pembahasan dimulai dengan tahap dengar pendapat para ahli, yang rencananya digelar 26 Mei mendatang. (DWA)

http://www.kompas.com/kompascetak.php/read/xml/2008/05/15/00135514/ruu.rahasia.negara.ancaman.serius.demokrasi


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: