Oleh: Agus Sudibyo | Mei 15, 2008

RUU Rahasia Negara Dinilai Hambat Pemberantasan Korupsi

Koran Tempo, Kamis, 15 Mei 2008

JAKARTA — Sejumlah organisasi nonpemerintah yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sipil Menolak Rezim Kerahasiaan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat tidak mengesahkan Rancangan Undang-undang Kerahasiaan Negara. Aliansi menilai RUU ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. “Setiap orang yang berupaya mengungkap kasus korupsi bisa dengan mudah dikriminalisasi,” kata Danang Widoyoko, perwakilan Aliansi, dalam siaran pers kemarin.

Pemerintah dan Dewan sudah memasukkan RUU Kerahasiaan Negara ke Program Legislasi Nasional 2008. Rencananya, RUU ini dibahas DPR dan pemerintah pada 26 Mei mendatang.

Menurut Danang, RUU ini mengandung pasal-pasal yang bisa menteror para pembongkar kasus korupsi. Negara dinilai bisa mengklaim sebuah dokumen berstatus rahasia negara secara sepihak. “Definisi rahasia negara menurut RUU itu kelewat luas,” katanya.

Akibatnya, “Wartawan yang mendapat dan menyebarkan dokumen bukti korupsi bisa dipenjara bila dokumen itu diklaim sebagai rahasia negara,” ujar Danang.

Agus Sudibyo, perwakilan aliansi itu, menilai RUU ini bisa menghambat akses publik untuk memperoleh informasi. Ia merujuk pada komposisi Dewan Kerahasiaan Negara, yang dipayungi RUU itu, hanya diwakili pejabat dan tanpa wakil dari unsur masyarakat. Dewan inilah yang menjadi penentu apakah suatu informasi dianggap rahasia atau bukan. “Tanpa wakil dari unsur publik, Dewan Kerahasiaan bisa mereduksi informasi dari yang sifatnya rahasia negara ke rahasia birokrasi,” ujar Agus.

Menurut Agus, suatu informasi agar bisa dikategorikan rahasiaperlu diuji konsekuensinya. Tujuannya, untuk mengketahui mana yang lebih menguntungkan bila sebuah informasi dirahasiakan atau dibuka ke publik.

Aliansi juga menilai RUU ini menimbulkan kerancuan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang baru disahkan Dewan. Ruang lingkup kerahasiaan negara sudah tertuang dalam pengecualian Undang-Undang Keterbukaan Informasi.

Pendapat senada disampaikan anggota Komisi Pertahanan DPR, Djoko Susilo. Draf RUU menyebutkan sanksi bagi pembocor informasi yang dianggap rahasia negara, mulai dari penahanan minimum 10 tahun hingga hukuman mati.

Namun, anggota Komisi Pertahanan lainnya, Yuddy Chrisnandi, menjamin RUU Rahasia Negara tidak akan memasung kebebasan publik dalam memperoleh informasi. Tapi dia berpendapat RUU itu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang telah disahkan.

Juru bicara Departemen Pertahanan, Brigadir Jenderal Slamet Riyanto, tak mau berkomentar banyak. “Nanti sajalah,” ujarnya saat dihubungi.

SUKMA | ANTON SEPTIAN | AKBAR TRI KURNIAWAN |DWI RIYANTO AGUSTIAR

http://www.korantempo.com/korantempo/2008/05/15/headline/krn,20080515,12.id.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: