Oleh: Agus Sudibyo | Mei 15, 2008

RUU Rahasia Negara Hambat Pemberantasan Korupsi

15 Mei 2008 – 11:2 WIB

VHRmedia.com, Jakarta – Rancangan Undang-undang Rahasia Negara yang diajukan pemerintah dapat menghambat pemberantasan korupsi. Sejumlah kalangan meminta DPR menolak membahas RUU Rahasia Negara, meski RUU itu mulai dibahas dalam rapat paripurna pembuka masa sidang IV DPR, Senin (12/5).

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko mengatakan, beberapa pasal dalam RUU Rahasia Negara tidak sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi sebagai syarat penyelenggaraan negara yang bersih. “RUU ini akan memberangus inisiatif good governance dan partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi,” kata Danang di Jakarta, Rabu (14/5).

Danang menilai RUU tersebut bisa menjadi pasal karet yang memungkinkan ditutupnya penyelidikan kasus korupsi dengan alasan dokumen dan bukti yang digunakan adalah rahasia negara. “Terutama yang menyangkut Istana (Negara), Cendana (keluarga Soeharto), dan senjata,” katanya.

Menurut dia, hal tersebut terjadi karena materi RUU tersebut memberikan kewenangan yang luas pada institusi negara dan semua level birokrasi untuk mengklaim bahwa dokumen yang dikelolanya adalah rahasia negara. “Artinya, dari Presiden sampai pejabat kelurahan berhak mengklaim dokumen yang dipegangnya sebagai rahasia negara.”

Kepala Biro Sosial Politik Kontras Edwin Partogi mengatakan, RUU Rahasia Negara tidak menjelaskan perincian kategori dokumen dan informasi yang dapat dianggap sebagai rahasia negara. Bahkan tidak dijelaskan mengenai bentuk dokumen rahasia negara itu. “Harus ada dokumen dan kesepakatan bahwa informasi itu dianggap rahasia negara.”

Edwin menilai RUU Rahasia Negara akan menguji keterbukaan yang diatur dalam Undang-Undang Kebebasan Informasi Publik (UU KIP) yang sudah disahkan DPR. Sebab, UU KIP adalah salah satu instrumen peraturan yang diharapkan menjamin kebebasan masyarakat mengakses informasi publik.

Direktur Operasional Imparsial Rusdi Marpaung mengatakan, RUU Rahasia Negara adalah salah satu buah reformasi 1998 yang tidak sesuai dengan cita-cita perubahan. Sebab, RUU tersebut kini justru membuka peluang penggunaan kekuasaan pemerintah yang tidak sesuai dengan reformasi. “Buat saya, ini kado pahit reformasi,” ujarnya.

Deputi Direktur Yayasan Sains dan Estetika Agus Sudibyo mengusulkan isi RUU Rahasia Negara dikembalikan seperti versi awalnya, yaitu RUU Sandi Negara. Sebab, konstitusi tidak mengamanatkan dibentuknya UU Rahasia Negara. “DPR bisa mengembalikan isinya ke versi awal,” katanya. (E1)

Hervin Saputra

©2008 VHRmedia.com

http://www.vhrmedia.com/vhr-news/berita,RUU-Rahasia-Negara-Hambat-Pemberantasan-Korupsi-1735.html

v

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: