Oleh: Agus Sudibyo | Mei 30, 2008

DPR Kembalikan RUU Rahasia Negara, Pemerintah Sanggup Memperbaiki dalam Tiga Bulan

Kamis, 29 Mei 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Semua fraksi di Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat sepakat mengembalikan Rancangan Undang- Undang Rahasia Negara kepada pemerintah untuk diperbaiki dan disempurnakan dalam tiga bulan mendatang.

Hal itu diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Departemen Pertahanan serta Departemen Hukum dan HAM, Rabu (28/5), yang diisi dengan penyampaian pendapat semua fraksi. Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono serta Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta hadir sebagai wakil pemerintah.

Alasan senada disampaikan semua fraksi. Isi rancangan undang-undang (RUU) itu dinilai masih terlalu luas, rentan penyalahgunaan, multi-interpretasi dan belum mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Happy Bone Zulkarnaen dari Fraksi Partai Golkar mengkhawatirkan aturan soal Dewan Rahasia Negara yang dinilai memiliki kewenangan terlalu besar sehingga dapat mereduksi keberadaan lembaga lain, seperti yudikatif dan legislatif, serta mereduksi konstitusi dan UU KIP.

Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam pandangannya, yang dibacakan Permadi, mengingatkan, keterbukaan informasi publik penting dalam meningkatkan kualitas demokrasi. ”Jika dikaji mendalam, RUU Rahasia Negara justru mengamputasi UU KIP. Perahasiaan oleh negara tidak bisa dilakukan semena-mena karena harus bersifat terbatas, spesifik, dan tertentu,” ujar Permadi.

Almuzzamil Yusuf dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mengingatkan pemerintah agar jangan membuat aturan yang memungkinkan adanya reduksi terhadap rahasia negara menjadi rahasia pemerintah atau birokrasi.

Abdillah Toha dari Fraksi Partai Amanat Nasional menilai, keberadaan Dewan Rahasia Negara hanya memfasilitasi kepentingan pemerintah.

Seusai mendengarkan semua pandangan fraksi, Juwono Sudarsono menyatakan menerima keputusan Komisi I mengembalikan RUU itu.

Pemerintah juga dapat menerima permintaan agar penyempurnaan dan perbaikan dilakukan dengan mengacu pada UU KIP. ”Waktu tiga bulan kami kira cukup karena kami punya personel yang mampu dan ahli serta didukung anggaran yang cukup,” ujarnya. (DWA)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: