Oleh: Agus Sudibyo | Mei 30, 2008

DPR Tidak Akan Bahas, Pemerintah Diminta Rombak RUU Rahasia Negara

Selasa, 27 Mei 2008 | 00:35 WIB

Jakarta, Kompas – Pemerintah diminta merombak kembali Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara yang diusulkannya untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Keinginan ini disampaikan anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Partai Amanat Nasional, dan Partai Persatuan Pembangunan.

”DPR tidak akan membahas RUU Rahasia Negara itu sampai pemerintah merombaknya menjadi lebih baik,” kata Mutammimul Ula dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPR di Jakarta, Senin (26/5).

Menurut dia, spirit, lingkup, dan substansi RUU Rahasia Negara saat ini mengancam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. ”Karakter dasar dari RUU itu juga berpotensi memberangus demokratisasi, pelanggaran HAM, dan menumpulkan pemberdayaan masyarakat,” ujar Mutammimul.

Ia mengakui, saat ini dibutuhkan UU yang melindungi informasi strategis atau rahasia negara, tetapi tidak di bawah bayang- bayang rezim ketertutupan. ”Kalau RUU Rahasia Negara dilanjutkan, ada benturan dengan UU yang mengatur keterbukaan informasi. Produk hukum yang dihasilkan harus berpihak kepada kepentingan publik,” ujarnya.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Irgan Chairul Mahfiz mengatakan, RUU Rahasia Negara bertentangan dengan UUD 1945 karena menghalangi pelaksanaan fungsi pengawasan DPR serta memandulkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. ”Bahkan, Presiden juga dimandulkan, dengan pembentukan Dewan Rahasia Negara,” ujarnya.

Menurut Irgan, RUU Rahasia Negara hanya menjadikan rakyat sebagai sasaran kecurigaan. Atas nama rahasia negara, bukti kasus korupsi juga bisa ditutupi. Pada sisi lain, RUU ini tidak bisa melindungi informasi strategis negara yang memang rahasia.

Djoko Susilo dari Fraksi Partai Amanat Nasional menuturkan, ada kecenderungan RUU Rahasia Negara direduksi menjadi rahasia birokrasi. Itu sebabnya, sebaiknya pemerintah merombak total usulannya.

”Saya melihat 90 persen RUU itu berbahaya, represif, dan tidak pantas dibahas sebelum ada perombakan. Atau, pemerintah mengembalikan lagi usulan awalnya, yaitu RUU Persandian Negara,” ujarnya.

Batalkan saja

Secara terpisah, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Kusnanto Anggoro, meminta DPR dan pemerintah membatalkan pembahasan RUU Rahasia Negara. Saat ini draf itu telah diserahkan kepada Komisi I DPR.

Dihubungi seusai memberikan masukan dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komisi I DPR, Senin, Kusnanto membenarkan, sebagian besar peserta rapat menginginkan RUU itu ditolak atau dirombak total.

”Jika disetujui, RUU itu akan memicu masalah antarlembaga pemerintah. Mereka akan saling berbenturan, yang ujung-ujungnya kian menyulitkan koordinasi antarlembaga,” ujar Kusnanto.

Perbenturan terjadi karena setiap instansi pemerintahan diberi hak untuk menentukan rahasia negara di lembaga masing-masing. Akibatnya, sangat mungkin antardepartemen akan kesulitan untuk saling mengakses data.

”Pemerintah dan DPR seharusnya lebih fokus pada pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik karena di dalamnya ada aturan tentang informasi yang dikecualikan (dirahasiakan). Aturan itu mencakup prinsip dan substansi rahasia negara,” ujar Agus Sudibyo dari Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan. (mam/dwa)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/27/00355084/dpr.tidak.akan.bahas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: