Oleh: Agus Sudibyo | Mei 30, 2008

Draft RUU Rahasia Negara Diminta Dikembalikan untuk Direvisi Ulang

Senin, 26 Mei 2008 21:05 WIB

Penulis : Joseph Wisnu Cipto Nugoho

JAKARTA–MI: Komisi I DPR RI diminta untuk mengembalikan draft RUU Rahasia Negara kepada pemerintah untuk dilakukan revisi total. Permintaan ini disampaikan secara resmi kepada Komisi I oleh sejumlah pakar dalam rapat dengar pendapat dengan kalangan pakar pengamat civil society untuk memberikan masukan terkait pembahasan RUU Rahasia Negara, Senin (26/5)

Sejumlah pakar menemukan  banyak titik lemah dalam RUU Rahasia Negara tersebut. Pakar juga melihat dampak negatif dari penerapan undang-undang ini jika RUU Rahasia ini tetap dipertahankan untuk dibahas tanpa melalui revisi lebih lanjut.

Di antara pakar yang datang adalah Edy Prasetiyono pakar dari Universitas Indonesia , Kusnanto Anggoro, pengamat militer dari CSIS, dan  Agus Sudibyo dari Koalisi Untuk Kebebasan Infromasi.

Menurut Pakar CSIS Dr Kusnanto Anggoro, dalam draft RUU Rahasia Negara yang saat ini disampaikan pemerintah sebagian besar dinilai tidak layak.  Karena itu, ia menegaskan dalam masukannya lebih mengarah pada  prinsip dasar dalam perumusan RUU Rahasia Negara ini. “Kalau bicara mengenai pasal-pasal lebih dari 80% harus ditulis ulang,” tandasnya.

Kusnanto menyatakan substansi dalam UU Rahasia Negara seharusnya membawa prinsip keterbukaan dan perlindungan terhadap informasi strategis. Namun, ia melihat dalam substansi draft saat ini dari sikap pemerintah lebih kental nuansa untuk menutup-nutupi dan menjaga kerahasiaan.

“Kewajiban negara itu untuk melindung informasi negara tapi tidak untuk menjadi dasar kriminalisasi terhadap masyarakat untuk mengakses informasi,” sesalnya.

Agus Sudibyo, menganggap RUU Rahasia Negara yang sudah diterima Komis I sejak September 2006 lalu ini dinilai malah akan mereduksi peran lembaga -lembaga negara lainnya termasuk DPR untuk melakukan kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah. Hal ini dikarenakan RUU Rahasia Negara ini lebih merupakan reduksi rahasia negara murni menjadi rahasia birokrasi dimana rumusaan menyangkut rahasia negara memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak memiliki batasan yang tegas.

“Pihak eksekutif dapat dengan mudah untuk mengklaim informasi-informasi rahasia negara ketika legislatif meminta infromasi  tertentu  dalam rangka pengawasan kinerja , anggaran dan lain-lain,” kata Agus.

Menurut Agus, RUU Rahasia Negara yang akan membentuk dewan rahasia negara dimana dewan rahasia negara ini tidak dipilih oleh DPR dan tidak memiliki keterwakilan publik.  Secara struktural, kata dia, Dewan Rahasia ini tidak berhubungan langsung dengan DPR sehingga tidak ada keterwakilan publik dan tidak akan mempertimbangkan kepentingan publik dalam proses perahasiaan informasinya. Adapun, anggota dewan kerahasiaan ini terdiri dari angggota tetap yakni Mendagri, Menlu, Menhum dan HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN , kepada Arsip Nasional. “Jadi sangat kuat kesan bias eksekutifnya,” tegasnya.

Selain meminta RUU itu ditolak dan dilakukan revisi total dari pemerintah, Agus mengusulkan diubah menjadi RUU Perlindungan Infromasi startegis. Pasalnya, ungkap dia, penggunaan istilah informasi staregis dirasa lebih bisa membatasi ruang lingkup kewenangan undang-undang tersebut dibandingkan dengan penggunaan istilah rahasia negara.

“Rahasia negara memiliki cakupan yang sangat luas dalam berbagai bidang jika dibandingkan dengan apa yang disebuat  informasi strategis,” Kata Agus.  Informasi strategis menurut Agus  adalah informasi menyangkut  ancaman militer dan poltik yang akan mengancam keutuhan negara.

Sementara itu, Edy Prasetyono tidak menampik bahwa ada beberapa informasi yang jika dibuka kepada orang yang tidak berhak akan membahayakan negara. Terlebih saat ini merupakaan era atau masa peperangan informasi. “Informasi adalah kekuatan yang harus dilindungi,” kata Edy.

Namun pengelolaan menyangkut kerahasian negara inilah yang harus dikuatkan. Unsur pengelolaan ini menurut Edy menyangkut pada lima poin utama, yakni kategori/kriteria informasi rahasia negara yang dimaksud, tata cara pengelolaan, tata pengamanan, siapa yang berhak mengakses, dan batas waktu pengakhiran informasi rahasia itu bisa dipublikasikan. “Celakanya UU ini sama sekali tidak menyebut 5 point besar ini,” tukasnya.

Terkait pengelola dan orang yang berhak mengakses informasi rahasia itu juga seharusnya diatur dengan tegas. Eddy meminta seharusnya dalam draft melarang petugas pengelola untuk menjadi anggota partai politik, terlibat politik praktis, atau menjalankan bisnis pribadi. Pasalnya, tukasnya, jangan sampai kesempatan mereka untuk mengakses informasi rahasia negara itu disalahgunakan.

“Dengan berbagai kekuarangan itulah, kami sejumlah pakar merekomendasikan agar Komisi 1 untuk menolak RUU Rahasia Negara dan meminta pemerintah untuk merevisi RUU tersebut. Revisi dilakukan dengan mengacu pada UU KIP terutama pada pasal 17,” ujarnya. (NU/OL-03)

http://mediaindonesia.com/


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: