Oleh: Agus Sudibyo | Mei 30, 2008

Komisi I Akan Kembalikan RUU Rahasia Negara

Sinar Harapan, Selasa, 27 Mei  2008

Jakarta-Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara yang diajukan pemerintah belum pantas dibahas di DPR. Pemerintah harus terlebih dahulu merevisi RUU itu karena banyak ketentuan yang mengancam prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bersih.

Sejumlah anggota Komisi I DPR dalam rapat dengar pendapat dengan Koalisi Kebebasan Informasi, Senin (26/5), mengharapkan, agar RUU ini dikembalikan untuk diperbaiki pemerintah.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sidarto Danusubroto (F-PDIP) mengatakan sebagian besar isi RUU tersebut harus direvisi. Fraksi PDIP, katanya, akan merekomendasikan agar DPR mengembalikan RUU tersebut kepada pemerintah untuk dilakukan penyempurnaan. Jika DPR tetap membahas, akan menghabiskan waktu yang panjang. “Padahal waktu kita untuk membahas ini sangat sempit, karena April tahun depan masa pemilihan umum sudah dimulai,” ujar Sidarto.

Anggota Komisi 1 DPR Joko Susilo (F-PAN) mengkhawatirkan isi RUU yang diajukan pemerintah. Menurutnya, RUU itu dapat menjadikan Indonesia tidak ubahnya negara kepolisian. Semangat yang dikandung RUU itu, kata Joko, pemerintah seolah-olah mau memata-matai warga negaranya sendiri. Jadi, RUU itu mau tidak mau harus diubah.

Namun, Joko mengatakan, sebelum dikirim ke pemerintah untuk diubah, harus ada alternatif perbaikan dari DPR. Tetapi dia berharap nantinya perlu dipertimbangakan RUU Rahasia Negara seperti apa yang sesuai dengan prinsip demokrasi di Indonesia.

Abdillah Toha yang juga dari F-PAN menyarankan pemerintah perlu membuat definisi yang lebih jelas mengenai kata negara. Jangan sampai legislatif mengalami kesulitan menerapkan dungsi pengawasannya karena ketentuan rahasia negara.

Tak Diperlukan

Effendi Choirie dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat RUU Rahasia Negara tidak diperlukan. Pengaturan mengenai kerahasiaan negara telah cukup diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). UU KIP, katanya, dalam Pasal 17 telah cukup mengatur mengenai rahasia negara.

Sejumlah pasal dalam RUU ini dinilai mengabaikan prinsip-prinsip demokratis perahasiaan informasi, serta terlalu berorientasi kepada kepentingan birokrasi.

Koordinator Koalisi Kebebasan Masyarakat untuk Mengakses Informasi Agus Sudibyo mengatakan, RUU ini tidak menjamin mekanisme untuk menyeimbangkan kepentingan merahasiakan informasi di satu sisi dan kepentingan publik atas informasi di sisi lain. Kelemahan lain dalam RUU ini adalah tumpang tindih dan kontradiksi dengan UU KIP.

Dia mencontohkan wewenang antara Dewan Kerahasiaan Negara dan Komisi Informasi sebagai lembaga yang telah diatur dalam UU, tidak jelas. “Jangan sampai menambah kompleksitas hukum,” katanya.

Agus mengatakan, pembahasan UU Rahasia Negara saat ini belum dibutuhkan. Pemerintah harus menerapkan dengan konsisten perundangan yang sudah ada yaitu UU KIP. Jika dalam praktiknya UU KIP belum memadai dalam melindungi substansi rahasia negara, maka baru ditemukan relevansi RUU Rahasia Negara.

Berbeda dengan itu, pakar pertahanan Universitas Indonesia Edy Prasetyo mengatakan Indonesia membutuhkan UU Rahasia Negara. Hal itu untuk melindungi kepentingan nasional. Karena memang ada informasi-informasi yang benar-benar sangat rahasia. Namun dia mengingatkan prinsip rahasia negara haruslah terbatas, dengan sedikit pengecualian informasi yang diangap rahasia.

(vidi vici)

http://www.sinarharapan.co.id/berita/0805/27/nas05.html


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: