Oleh: Agus Sudibyo | Mei 30, 2008

RUU Rahasia Negara Berpotensi Langgar UUD 1945

Rabu, 28 Mei 2008 19:12 WIB

JAKARTA–MI: RUU Rahasia Negara berpotensi menciptakan pelanggaran UUD 1945 dan deformasi  (antireformasi) sistem kenegaraan. RUU itu tidak mampu menjawab tantangan strategis bangsa Indonesia.

Itu pemandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) DPR RI yang dibacakan  Anggota Komisi I DPR RI Andi Jamaro Dulung pada rapat kerja dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono dan Menteri Hukum dan HAM Andi Matalatta di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (28/5).

Jumaro mengatakan UUD 1945 memberi kekuasaan kepada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hak untuk mengadili. Namun pada naskah RUU pasal 11 ayat 3 dinyatakan putusan Dewan Rahasia Negara bersifat final dan mengikat.  “Artinya dewan ini juga menjadi penguasa yudikatif,” katanya.

UUD 1945, lanjutnya, memberi kewenangan kepada DPR sebagai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang membuat DPR mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat sesuai pasal 20A ayat 1 dan 2.  “RUU Rahasia Negara itu akan menghilangkan hak DPR, karena keputusan menetapkan suatu informasi, benda atau aktivitas sebagai rahasia negara menjadi kewenangan eksekutif,” katanya.

Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN) meminta agar DPR RI mengembalikan draf RUU Rahasia Negara kepada Pemerintah untuk ditinjau kembali dan dipertimbangkan urgensinya.  “RUU Rahasia Negara harus ditinjau kembali dan dipertimbangkan urgensinya. Bila dirasa masih diperlukan, FPAN menyarankan agar RUU tersebut diubah, diperbaiki, disempurnakan, dan dihapuskan pasal-pasal yang mengandung kerancuan. Dan judul baru RUU Perlindungan atas Informasi Strategis sehingga itu nanti dapat disinkronisasi dengan UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik),” kata Anggota Komisi I (F-PAN) Abdillah Toha.

Sementara itu, Fraksi Bintang Pelopor Demokrasi  (F-BPD) menilai tidak perlu ada rahasia instansi seperti bunyi rumusan pasal 8 RUU Rahasia Negara. “Kalau harus ada RUU Rahasia Negara, harus mempertegas informasi apa yang menjadi domain rahasia negara dan apa domain publik,”  kata Anggota Komisi I DPR (F-BPD) Yusron Ihza Mahendra.

Tujuh Fraksi lainnya  yaitu FKB, FPD, PDIP, PKS, FPBR, FPDS, dan FPG  kecenderungannya meminta pemerintah agar memperbaiki RUU Rahasia Negara yang mengacu pada UU KIP.  Kesimpulan Komisi I DPR RI memberikan kesempatan pemerintah untuk memperbaiki RUU Rahasia Negara selama tiga bulan. Perbaikan ini diharapkan memuat pasal-pasal yang belum diakomodasi UU Kebebasan Informasi Publik (KIP).

“Sikap kita bukan mengembalikan kepada pemerintah, tapi meminta pemerintah agar menyempurnakan. Usulan kami diterima baik oleh pemerintah, karena mereka berjanji bukan hanya mengacu pada UU KIP  No 14/2008 tetapi juga akan mengakomodasi apa yang berkembang di masyarakat,” kata Ketua Komisi I DPR (F-PG) Theo L Sambuaga.

Theo berharap pemerintah dapat tepat waktu dalam melakukan sinkronisasi RUU Rahasia Negara. “Ya saya yakin pemerintah bisalah tiga bulan itu (menyelesaikan draf RUU Rahasia Negara). Kalau tiga  bulan selesai, diserahkan ke DPR kita lanjutkan pembahasannya. Waktu 1 tahun saya kira sudah bisa selesai itu. Soal judul RUU kalau sudah masuk pembahasan bias saja berubah (UU Perlindungan Informasi Strategis),” kata Theo.

Menteri Pertahanan (Menhan) Juwono Sudarsono  RUU Rahasia Negara wujud kepedulian dan rasa tanggungjawab seluruh komponen bangsa thdp keselamatan dan kedaultan NKRI. Ini juga mengatur agar pejabat tak menyalahgunakan wewenang memberi rahasia negara. “Kami akan memperbaiki RUU Rahasia Negara ini mengacu pada UU KIP. Kami juga akan mengakomodasi apa yang berkembang di masyarakat. RUU ini dibuat sekitar 10 tahun yang lalu, jadi ketika itu belum dipertimbangkan internet, sms, atau informasi lewat digital. Itu nanti akan kami akomodasi dalam RUU ini,” katanya.

Juwono mengatakan draf RUU Rahasia Negara itu akan rampung dalam waktu tiga bulan. “Perbaikan draf RUU Rahasia Negara ini akan kami rampungkan dalam tiga bulan ini. Kami berharap dalam tahun ini RUU ini sudah disahkan. Soal ada usulan judul RUU Perlindungan Informasi Strategis, itu akan kami pertimbangkan,” katanya. (KN/OL-03)

Penulis : Kennorton Hutasoit

http://mediaindonesia.com/

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: