Oleh: Agus Sudibyo | Mei 30, 2008

RUU Rahasia Negara Reduksi Kewenangan Lembaga Tinggi

Selasa, 27 Mei 2008 20:55 WIB

JAKARTA–MI: Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara dinilai dapat mereduksi kewenangan lembaga tinggi negara dan akhirnya mengancam kedaulatan negara.

Hal tersebut disampaikan oleh Pakar Hukum dan Tata Negara Irmanputra Sidin dalam diskusi Tolak RUU Rahasia Negara di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Selasa (27/5).

Menurutnya, apabila RUU Rahasia Negara disahkan, maka lembaga tinggi negara seperti DPR, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Mahkamah Agung (MA), dan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dijegal kewenangannya oleh Dewan Rahasia Negara (DRN) yang dipimpin oleh Menteri Pertahanan yang bertugas mengelola kebijakan tentang rahasia negara.

Lebih jauh, tambahnya, RUU Rahasia Negara ini dapat merusak sistem ketatanegaraan Indonesi  karena kewenangannya jelas melanggar Undang-Undang Dasar 1945. “BPK tidak bisa melakukan audit terhadap instansi pemerintahan dengan alasan bahwa itu adalah rahasia negara. RUU ini bisa membatasi kewenangan konstitusional otoritas BPK untuk memeriksa keuangan negara,” jelasnya.

Demikian halnya dengan kewenangan Mahkamah Agung. Menurutnya, penegakan supremasi hukum juga terancam dengan adanya RUU ini. “Apabila saya menjadi ketua MA, maka dengan adanya RUU ini, saya harus meinta izin kepada DRN yang notabene adalah institusi eksekutif untuk mendapatkan suatu fakta dan bukti dalam proses peradilan. Ini kan tidak masuk akal,” katanya.

Begitupula, tambahnya, fungsi pengawasan DPR terancam mandek karena DPR tidak lagi memiliki hak interpelasi maupun hak angket terhadap Presiden karena Presiden berhak mengklaim suatu kebijakan sebagai rahasia negara. Ia menambahkan, apabila RUU ini disahkan maka DPR dan lembaga tinggi negara harus meminta izin kepada DRN untuk mengakses informasi yang diklaim sebagai rahasia negara.

“Ini kan kacau, seluruh rahasia negara berada pada domain eksekutif.  Padahal negara itu terdiri dari yudikatif dan legislatif,” cetusnya. Ia menegaskan, RUU ini tidak hanya menyangkut intelijen dan militer saja melainkan seluruh segmen kehidupan sosial dapat diklaim sebagai rahasia negara.  Maka atas dasar itulah, ia mendesak DPR untuk menolak RUU Rahasia Negara karena bila tidak, maka tanpa sadar DPR telah membangun penjara bagi dirinya sendiri. (*/OL-03)

Penulis : Maya Puspita Sari

http://mediaindonesia.com/


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: