Oleh: Agus Sudibyo | Mei 30, 2008

Sikap Anggota Legislatif, Awasi Konsistensi soal RUU Rahasia Negara

Rabu, 28 Mei 2008 | 00:34 WIB

Jakarta, Kompas – Sejumlah kalangan mengingatkan masyarakat dan media massa untuk berhati-hati serta bisa memantau dan mengikuti terus penyikapan anggota legislatif, khususnya Komisi I DPR, terkait proses legislasi Rancangan Undang-Undang atau RUU tentang Rahasia Negara. RUU itu dalam waktu dekat akan dibahas DPR dan Departemen Pertahanan.

Peringatan seperti itu tercetus dalam diskusi membahas RUU Rahasia Negara, yang digelar Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi, Dewan Pers, serta Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan, Selasa (27/5) di Jakarta. Dalam sejumlah kasus proses legislasi, sikap anggota DPR sering berubah, berbeda dengan yang disampaikan sebelumnya.

”Jangan sampai DPR bersikap saiki dele, sesok tempe (sekarang kedelai, besok tempe). Apa yang dijanjikan sering meragukan dan tidak konsisten dengan apa yang dilakukan,” kata peneliti Centre for Strategic dan International Studies, Kusnanto Anggoro.

Paulus Widiyanto, mantan anggota Komisi I DPR, menyarankan, lembaga swadaya masyarakat dan peneliti membuat catatan soal pernyataan serta sikap setiap anggota dewan, yang terlibat dalam proses legislasi RUU itu sejak awal.

”Jadi, konsistensi sikap dan pernyataan mereka, anggota Komisi I DPR, harus diawasi terus. Belajar dari berbagai proses legislasi serupa pada masa lalu, perubahan sikap kemungkinan besar bisa saja terjadi kapan pun,” ujar Paulus.

Seperti diberitakan, anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan meminta RUU Rahasia Negara dikembalikan kepada pemerintah dan dirombak. Jika tidak, DPR tidak akan membahasnya (Kompas, 27/5).

Tak hanya dicatat dan diawasi, kata Paulus, perubahan sikap dan ketidakkonsistenan anggota Komisi I DPR dalam proses pembahasan RUU Rahasia Negara juga perlu diumumkan kepada publik.

Tidak perlu diatur

Anggota Dewan Pers, Wina Armada, mencontohkan ketidak- konsistenan sikap, yang tidak lama terjadi dan berdampak menyulitkan, adalah terkait UU Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, terutama terkait aturan kampanye di media massa. Dalam salah satu pasal diatur media massa dapat dikenai sanksi penutupan jika melanggar.

”Mereka sebelumnya bilang, soal kampanye di media massa tak perlu diatur. Tetapi, apa yang kemudian terjadi? Mereka membuat aturan yang memungkinkan media massa dikenai sanksi berat jika melanggar aturan yang mereka buat. Jadi, mereka itu lain di bibir lain di hati,” ujar Wina.

Ahli Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengakui, RUU Rahasia Negara berbahaya dan bisa merusak sistem ketatanegaraan. (dwa)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/05/28/00343639/awasi.konsistensi.soal.ruu.rahasia.negara


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: