Oleh: Agus Sudibyo | Mei 30, 2008

Tanggapan Aliansi Masyarakat Sipil Menolak RUU Rahasia Negara Atas RUU Rahasia Negara Inisiatif Pemerintah*

1. RUU RAHASIA NEGARA BELUM MEMILIKI LANDASAN KONSTITUSIONAL YANG KUAT :

a. Pada bagian Menimbang, RUU Rahasia Negara di antaranya menggunakan 2 pasal Konstitusi berikut ini sebagai dasar :

Pasal 28 F Konstitusi :

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, meiliki, menyimpan, mengola dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28 J butir (2) Konstitusi :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”

Dua pasal Konstitusi ini tidak tepat, bahkan bertolak belakang jika, digunakan sebagai dasar untuk membentuk UU Rahasia Negara. Pasal 28 F ingin melindungi hak-hak publik atas informasi secara substansial dan maksimum, sementara RUU Rahasia Negara versi pemerintah dalam banyak segi justru berusaha memaksimalkan pembatasan hak publik atas informasi tersebut.

Pasal 28 J (2) menegaskan pentingnya pembatasan hak dan kebebasan warga negara untuk menjamin penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dalam hubungan antar warga negara, serta menjamin tuntutan yang adil dalam menyeimbangkan hak dan kebebasan antar warga negara. Dua hal ini, jelas di luar lingkup dan relevansi UU Rahasia Negara. UU Rahasia Negara bukan perangkat hukum untuk membatasi kebebasan warga negara dalam hubungannya dengan warga negara yang lain.

Dalam konteks ini terlihat lemahnya landasan konstitusional dari RUU Rahasia Negara yang diajukan pemerintah.

b. Pada Menimbang butir f RUU Rahasia Negara menyatakan :

“bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai saat ini belum memadahi dan komprehensif untuk melakukan pengaturan rahasia negara”

Pelembagaan prinsip kerahasiaan negara sejauh ini sebenarnya sudah dilakukan dalam 10 pasal KUHP dan pada satu Bab dalam UU KIP. Benarkah 10 pasal KUHP itu tidak efektif melindungi kerahasiaan negara ? Sepuluh pasal KUHP ini bukan hanya melindungi kerahasiaan negara, namun sejauh ini dalam banyak kasus juga telah digunakan aparat negara untuk membatasi hak-hak publik atas informasi, mengkriminalkan praktek-praktek akses informasi publik. Pernyataan Menimbang di atas juga bertendensi untuk menegasikan kerja tim Panja RUU KIP yang telah bekerja keras merumuskan pasal-pasal pengecualian secara komprehensif sebagai bagian integral dari UU KIP. Selain itu, perlu waktu untuk menilai bahwa pengaturan tentang rahasia negara dalam UU KIP belum memadahi dan komprehensif sebagaimana ditegaskan dalam Menimbang butir f RUU Rahasia Negara di atas.

2. RUU RAHASIA NEGARA MENGABAIKAN PRINSIP-PRINSIP DEMOKRATIS PERAHASIAAN INFORMASI

Merujuk pada Johannessburg Principles on National Security, Freedom of Expression and Acces to Information 1995, regulasi kerahasiaan negara selalu mengandaikan adanya kepentingan publik atau warga negara. Negara tidak pernah mempunyai rahasianya sendiri, sebagaimana negara tidak pernah mempunyai kepentingan pada dirinya sendiri. Kepentingan negara selalu merujuk pada kepentingan publik, dan oleh karena itu, rahasia negara selalu dimaksudkan untuk perlindungan terhadap warga negara, bukan perlindungan terhadap kepentingan birokrasi, bukan pula untuk memperluas lingkup otoritas perangkat negara.

Dalam konteks inilah, perahasiaan negara tidak dapat dilakukan secara semena-mena dan terlalu luas. Maka dikenal prinsip demokratis perahasiaan negara sebagai berikut. Pertama, perahasiaan negara (pengecualian informasi dalam konteks UU KIP) harus bersifat terbatas, spesifik dan tertentu. Prinsip yang digunakan adalah Maximum Acces Limited Exemption (MALE). Kedua, perahasiaan informasi tidak bersifat tetap dan absolut, tetapi harus dilakukan berdasarkan uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Apa kerugian jika suatu informasi dibuka (consequential harm test) ? Mana yang lebih menguntungkan bagi publik, membuka informasi atau merahasiakannya (balancing public interest test) ?

RUU Rahasia Negara mengabaikan prinsip demokratis perahasiaan informasi yang bersifat ketat, terbatas dan selalu mempertimbangkan kepentingan publik ini. Pasal 4 RUU RN menentukan lingkup rahasia negara secara kategorikal murni, mencakup bidang : a. pertahanan dan keamanan negara; b. hubungan luar negeri; c. proses penegakan hukum; d. ketahanan ekonomi nasional; e. persandian negara; f. intelijen negara; dan/atau g. pengamanan asset vital negara.

Tanpa adanya penjelasan lebih lanjut, lingkup rahasia negara ini jelas terlalu longgar dan luas. Apakah dengan demikian semua jenis informasi pada bidang pertahanan dan keamanan negara, hubungan luar negeri, proses penegakan hukum dan seterusnya seluruhnya merupakan rahasia negara ? Apakah pejabat atau badan publik dapat melakukan klaim rahasia atas seluruh informasi pada bidang tersebut di atas dengan alasan apapun, kapanpun, tanpa mempertimbangkan publik yang lebih luas ?

Di sinilah letak kontradiksi antara UU KIP dan RUU Rahasia Negara. Uji konsekuensi, uji kepentingan publik dan prinsip MALE adalah prinsip dasar dalam UU KIP untuk melakukan perahasiaan informasi, sementara dalam RUU Rahasia Negara, prinsip tersebut tidak ditemukan.

3. REDUKSI RAHASIA NEGARA MURNI MENJADI RAHASIA BIROKRASI

Perahasiaan informasi secara kategorikal murni dalam Pasal 4 RUU Rahasia Negara di atas juga membuka lebar peluang untuk reduksi rahasia negara yang murni (genuine national security secrecy) menjadi rahasia negara untuk kepentingan birokrasi (bureaucratic secrecy). Reduksi inilah yang selama ini terjadi tatkala kalangan pers menghadapi para pejabat publik yang secara sepihak mengklaim rahasia negara, rahasia instansi, atau rahasia jabatan atas informasi dan dokumen tertentu. Klaim-klaim ini tidak sungguh-sungguh untuk melindungi kepentingan negara, tetapi lebih untuk melindungi kepentingan birokrasi.

Reduksi rahasia negara ini niscaya akan semakin melembaga jika kita melihat definisi rahasia negara dalam Ketentuan Umum RUU Rahasia Negara versi pemerintah : informasi, benda, dan/atau aktivitas yang secara resmi ditetapkan dan perlu dirahasiakan untuk mendapat perlindungan melalui mekanisme kerahasiaan….yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional dan/atau ketertiban umum...” Rumusan ini sangat luas, berada di luar konvensi internasional yang membatasi lingkup kerahasiaan negara hanya dalam konteks munculnya ancaman politik dan militer yang bersifat langsung terhadap suatu bangsa. Tanpa batasan-batasan yang tegas, definisi rahasia negara ini menjadi “pasal karet” yang dapat digunakan pejabat publik untuk secara semena-mena mengklaim rahasia negara, menutup akses publik atas informasi tertentu.

Persoalan lain, lingkup instansi yang berwenang melakukan klaim rahasia negara juga tidak jelas. Ketentuan Umum RUU Rahasia Negara menjelaskan, “Instansi Negara adalah institusi yang menyelenggarakan urusan negara di seluruh wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia”. RUU Rahasia Negara memberikan kewenangan yang sangat luas bukan hanya kepada institusi-institusi yang berkepentingan langsung dengan ”ancaman politik dan militer terhadap negara”, namun juga kepada seluruh badan publik di semua lini dan level birokrasi untuk melakukan klaim rahasia negara atas informasi atau dokumen yang dikelolanya. Tidak dijelaskan pula pejabat mana pada badan-badan publik yang mempunyai otoritas melakukan klasifikasi rahasia.

4. BERORIENTASI KEPADA KEPENTINGAN BIROKRASI UNTUK MERAHASIAKAN INFORMASI, MENEGASIKAN KEPENTINGAN WARGA NEGARA UNTUK MEMBUKA INFORMASI

· RUU Rahasia Negara menggunakan prinsip Maximum Exemption Limited Acces (MELA)

· RUU Rahasia Negara tidak menjamin mekanisme yang komprehensif untuk menyeimbangkan kepentingan untuk merahasiakan informasi di satu sisi, dengan kepentingan publik untuk mendapatkan informasi publik secara transparans dan efektif.

· Pelembagaan kerahasiaan negara tidak mempertimbangkan kepentingan publik atas kebebasan informasi sebagai bagian dari hak-hak politik warga negara, dan hanya berpijak kepada kepentingan pemerintah atau birokrasi untuk merahasiakan informasi.

· Perumusan sanksi (kriminalisasi) hanya fokus pada tindakan-tindakan pembocoran rahasia negara, tanpa sedikitpun merumuskan sanksi bagi klaim-klaim rahasia negara yang salah atau sepihak (penyembunyian informasi yang bukan rahasia negara).

· Di sini terletak perbedaan antara UU KIP dan RUU Rahasia Negara. Perumusan sanksi dalam UU KIP komprehensif : untuk pelanggaran akses informasi terbuka maupun untuk pelanggaran pembocoran informasi rahasia. Sementara RUU Rahasia Negara hanya fokus pada sanksi untuk pembocoran informasi rahasia saja.

5. TUMPANG TINDIH ANTARA KOMISI INFORMASI DAN DEWAN KERAHASIAAN NEGARA

RUU Rahasia Negara membentuk Dewan Rahasia Negara yang berwenang membuat kebijakan-kebijakan tentang kerahasiaan negara. Dewan Kerahasiaan Negara diketuai Menteri Pertahanan, dengan anggota tetap Mendagri, Menlu, MenHum-HAM, Menkominfo, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Arsip Nasional dan Kepala Lembaga Sandi Negara. Keanggotaan lembaga ini hanya mencerminkan kepentingan birokrasi. Tanpa adanya perwakilan publik, sulit dibayangkan Dewan Kerahasiaan Negara akan mempertimbangkan kepentingan publik dalam proses perahasiaan informasi. Semakin besar peluang terjadinya reduksi atas genuine national security secrecy menjadi sekedar political secrecy atau bureaucratic secrecy.

Persoalan lain, Kedudukan Dewan Rahasia Negara hampir pasti menegasikan kedudukan Komisi Informasi karena ruang-lingkup tugas dan wewenangnya kurang lebih sama.

6. KERANCUAN DAN HAMBATAN ATAS FUNGSI-FUNGSI PENYELENGGARAAN KEKUASAAN, TERMASUK FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF TERHADAP KINERJA EKSEKUTIF

Dengan ruang lingkup rahasia negara yang terlalu luas, dengan proses perahasiaan informasi yang sepenuhnya kategorikal, serta dengan Dewan Rahasia Negara yang murni eksekutif, RUU Rahasia Negara sangat berpotensi menimbulkan masalah dalam hubungan antar lembaga-lembaga negara, khususnya dalam praktek check and balance penyelenggaraan kekuasaan. Termasuk di antaranya, dapat menghambat fungsi pengawasan legislatif terhadap eksekutif. Pihak-pihak eksekutif dapat dengan mudah mengklaim informasi-informasi rahasia negara ketika Legislatif meminta informasi tertentu dalam rangka pengawasan kinerja, anggaran dan lain-lain. Perlu digarisbawahik, tidak ada perwakilan publik sama sekali dalam Dewan Rahasia Negara. Dewan Rahasia Negara juga tidak dipilih oleh DPR, sehingga secara struktural tidak berhubungan langsung dengan DPR. Beda dengan Komisi Informasi yang dipilih oelh DPR dan bertanggung-jawab kepada DPR.

7. RUU RAHASIA NEGARA MENIMBULKAN ANCAMAN BAGI IMPLEMENTASI UU KIP, MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN HUKUM TENTANG LINGKUP INFORMASI PUBLIK DAN LINGKUP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

8. RUU RAHASIA NEGARA MENIMBULKAN ANCAMAN BAGI PROSES PENYELENGGARAAN PEMEIRNTAHAN YANG DEMOKRATIS DAN AKUNTABEL

REKOMENDASI :

1. DPR DAN PEMERINTAH FOKUS KEPADA PELAKSANAAN UU KIP SECARA KONSTITUSIONAL DAN KONSEKUEN.

Termasuk di dalamnya implementasi pasal-pasal pengecualian (kerahasiaan informasi) yang telah mencakup prinsip dan substansi rahasia negara.

2. PEMBENTUKAN DAN PELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI SESEGERA MUNGKIN

DPR dan Pemerintah segera merealisasikan pembentukan Komisi Informasi. Komisi Informasi lalu difasilitasi untuk menjalankan tugas dan wewenang dalam menyusun Ketentuan Pelaksanaan dan Ketentuan Teknis di bawah UU KIP, termasuk di dalamnya Ketentuan Pelaksanaan dan Ketentuan Teknis tentang Informasi Yang Dikecualikan yang mencakup gugus informasi rahasia negara. Keanggotaan Komisi Informasi harus mencerminkan kapasitas dan kompetensi terkait dengan prinsip-prinsip, substansi dan prosedur perahasiaan informasi. Karena Komisi Informasi telah mencerminkan perwakilan pemerintah, semestinya persoalan kapasitas dan kompetensi ini tidak menjadi persoalan.

3. JIKA DALAM PRAKTEKNYA UU KIP BELUM MEMADAHI DALAM MELINDUNGI SUBSTANSI RAHASIA NEGARA, BARU DITEMUKAN RELEVANSI LEGISLASI RUU RAHASIA NEGARA

4. MENGEMBALIKAN RUU RAHASIA NEGARA KEPADA VERSI AWALNYA, SEBAGAI RUU PERSANDIAN NEGARA.

Perlu dipertimbangkan mengembalikan naskah RUU Rahasia Negara ke dalam semangat, substansi dan lingkup RUU Persandian Negara. Perlu kami ingatkan bahwa yang diwacanakan oleh DPR dan Pemerintah (periode 1999-2004) sesungguhnya bukan RUU Rahasia Negara, tetapi RUU Persandian Negara. Dalam perkembangannya, pemerintah mengubah RUU Persandian Negara menjadi RUU Rahasia Negara. Namun harus digarisbawahi bahwa jangan sampai hanya judul undang-undang saja yang berubah dari RUU Rahasia Negara menjadi RUU Persandian Negara, namun semangat, lingkup dan substansinya tetap Rahasia Negara sebagaimana dikehendaki Pemerintah. Perubahan juga perlu dilakukan pada tingkat paradigma, prinsip-prinsip dasar dan lingkup pengaturan.

5. MEMPERJELAS RUANG-LINGKUP RUU RAHASIA NEGARA MENJADI RUU PERLINDUNGAN INFORMASI STRATEGIS

Opsi yang lain, mereduksi RUU Rahasia Negara menjadi RUU Perlindungan Informasi Strategis. Namun sekalig lagi, jangan sampai hanya judul undang-undang saja yang berubah dari RUU Rahasia Negara menjadi RUU Perlindungan Informasi Strategis, namun semangat, lingkup dan substansinya tetap Rahasia Negara sebagaimana dikehendaki Pemerintah. Perubahan juga perlu dilakukan pada tingkat paradigma, prinsip-prinsip dasar dan lingkup pengaturan.

6. KARENA MENIMBULKAN ANCAMAN SERIUS BAGI PELAKSANAAN UU KIP DAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG DEMOKRATIS, RUU RAHASIA VERSI PEMERINTAH YANG ADA SAAT INI HARUS DITOLAK (DIKEMBALIKAN).

*Disampaikan Agus Sudibyo dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR dengan pakar, Senin 26 Mei 2008.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: