Oleh: Agus Sudibyo | Juni 6, 2008

Perlu Wakil Publik dalam Dewan Rahasia Negara

Jurnal Nasional, Jum’at, 06 Jun 2008

BATASAN rahasia negara dalam Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara harus lebih diperjelas. Kalau tidak diperinci secara jelas sekurang-kurangnya diatur dalam aturan pelaksanaannya. Pasalnya, pengertian rahasia negara dalam draf RUU Rahasia Negara yang diajukan pemerintah sangat luas dan argumentasinya tidak cukup kuat dikatakan rahasia negara.

Demikian pendapat Atmakusumah Astraatmadja (mantan Ketua Dewan Pers/ Pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo) pada acara diskusi yang diselenggarakan Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Kamis (5/6).

Diskusi yang dipandu Agus Sudibyo itu juga hadir sebagai pembicara Wakil Pemred Harian Kompas Rikard Bagun, Pemimpin Redaksi Harian Jurnal Nasional Ramadhan Pohan, dan Pemimpin Redaksi Koran Tempo Toriq Hadad.

Sedangkan Rikard Bagun menilai draf RUU Rahasia Negara, asumsi atau premisnya Negara sangat absurb (tidak masuk akal) dan pengertiannya juga sangat luas.

Pemimpin Redaksi Harian Jurnal Nasional Ramadhan Pohan mengusulkan perlunya wakil publik (masyarakat) dalam Dewan Rahasia Negara sebagaimana diamanatkan dalam RUU Rahasia Negara. Di sisi lain, ia minta masyarakat tidak perlu khawatir dengan hadirnya RUU Rahasia Negara. Sebab zaman sudah berubah dan tidak sama dengan era represif dan otoriter di era 32 tahun pemerintahan Orde Baru.

“Sekarang tidak ada lagi yang kebal hukum. Dalam era pemerintahan SBY nggak terulang lagi. Tak bisa lagi (bertindak semaunya) karena ada media yang teriak (mengkritisi), ada lembaga swasdaya masyarakat (LSM), dan ada juga partai politik yang teriak,” tandasnya.

Sedangkan Toriq Hadad justru mengusulkan, pembahasan RUU Rahasia Negara sebaiknya dilakukan setelah UU Keterbukaan Informasi Publik diberlakukan. RUU Rahasia Negara perlu didiskusikan lebih lanjut dan bahkan perlu ditolak.

Toriq menilai batasan rahasia negara sangat kabur. Diapun mempertanyakan siapa yang berwenang menetapkan sebuah dokumen itu masuk kategori Rahasia Negara. Dia mencontohkan, Pasal 8 ayat (2) draf RUU Rahasia Negara menyebutkan, “Rahasia instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tingkat kerahasiaan confidential, apabila rahasia instansi tersebut diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi instansi,” katanya.

Pasal ini, kata Toriq akan memberi keleluasaan bagian setiap instansi menetapkan kategori rahasia negara. N

by : Friederich Batari

http://www.jurnalnasional.com/?media=KR&cari=rahasia%20negara&rbrk=&id=52336&detail=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan


Responses

  1. topeng indonesia berlapis lapis.
    subjek dan objek yang berkomentar dan yang dikomentari, semuanya cuma berputar putar dalam lingkaran setan.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: