Oleh: Agus Sudibyo | Juli 3, 2008

Jakarta Diminta Tak Caplok Televisi Daerah

Frekuensi bukan barang komoditas, melainkan hak publik.

Koran Tempo, Rabu, 02 Juli 2008

JAKARTA — Deputi Direktur Yayasan Science, Estetika, dan Teknologi Agus Sudibyo mengecam perusahaan penyiaran dari Jakarta yang mengakuisisi stasiun-stasiun televisi daerah. “Membeli televisi daerah justru akan merusak kondisi televisi daerah, bukan mengembangkannya,” kata dia kepada Tempo kemarin.

Mestinya, Agus menambahkan, para pengusaha Jakarta membangun stasiun televisi baru di daerah. Sebab, keberadaan televisi lokal didesain untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi daerah. “Televisi lokal bukan untuk mendukung televisi nasional berjaringan,” ujar dia.

Agus menyampaikan pendapatnya ini terkait dengan aksi PT Sun TV Network mengakuisisi PT Deli Media Televisi (Deli TV), stasiun televisi di Medan. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) rencananya akan terbang ke Medan untuk mengetahui proses penjualan dan kepemilikan Sun TV, yang diduga berafiliasi dengan grup media besar di Jakarta.

Jejak kelompok media Jakarta menguasai televisi daerah juga terendus di Yogyakarta. Jumat pekan lalu, Ketua KPI Daerah Yogyakarta Rahmat Arifin mengatakan telah menerima laporan dari sebuah televisi di sana yang mengaku ditawar grup media asal Jakarta. Tapi tawaran itu ditolak.

Dalam konsep televisi berjaringan, ujar Agus, televisi daerah dan Jakarta hanya bekerja sama dalam program dan iklan. Sayangnya, pengusaha daerah belum paham perihal konsep berjaringan, frekuensi, dan pengembangan sosial, ekonomi, serta politik daerah. “Jadinya, asal dapat modal baru, langsung melepasnya,” ucapnya.

Agus mendesak KPI dan pemerintah memperjelas aturan main di bisnis televisi berjaringan. Sebab, menurut dia, penjualan stasiun televisi dan penjualan frekuensi dua hal yang berbeda. “Frekuensi hak publik, bukan komoditas yang bisa diperjualbelikan,” ujar bekas anggota Koalisi untuk Kebebasan Memperoleh Informasi ini.

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Sarana dan Diseminasi Informasi, Freddy Tulung, kepada Tempo kemarin mengatakan sengketa kewenangan pemerintah dan KPI pada 2005 telah membuat pengaturan industri penyiaran terbengkalai. Jadinya perangkat peraturan yang ada sekarang belum lengkap untuk mengatur industri penyiaran.

Permasalahan lainnya adalah banyaknya pasal yang multitafsir pada Undang-Undang Penyiaran dan aturan pelaksananya. Ia mencontohkan, Undang-Undang Penyiaran melarang pemindahtanganan izin frekuensi. Tapi undang-undang yang sama tak melarang pengalihan kepemilikan lembaga penyiaran.

Karena itu, sejak awal tahun ini Departemen Komunikasi dan Informatika beserta beberapa instansi telah membentuk tim gabungan untuk melaksanakan harmonisasi perundangan. Pemerintah berharap produk tim gabungan itu bakal menjadi payung hukum penuntasan karut-marut industri penyiaran. “Permasalahan yang kami terima banyak sekali, mulai masalah kepemilikan, relai siaran, sampai jual-beli perizinan,” katanya.

DIAN YULIASTUTI | AGOENG WIJAYA


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: