Oleh: Agus Sudibyo | Juli 11, 2008

Kebebasan Pers

Putusan PN Jaksel Model Pemberedelan Baru

Kompas, Jumat, 11 Juli 2008 | 03:00 WIB

Jakarta, Kompas – Putusan Pengadilan Negeri atau PN Jakarta Selatan yang memenangkan gugatan perdata PT Riau Andalan Pulp and Paper atau RAPP atas Koran Tempo disesalkan. Putusan yang menetapkan Koran Tempo membayar ganti rugi sebesar Rp 220 juta, membuat hak jawab dan hak koreksi, menyatakan penyesalan, serta mencabut berita, dan diwajibkan menyampaikan permohonan maaf di sejumlah media cetak dan elektronik selama tujuh hari berturut-turut itu dinilai mengancam keberlangsungan media itu.

Agus Sudibyo dari Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) mengatakan, putusan itu adalah bentuk pemberedelan gaya baru sebab akan membunuh media itu perlahan-lahan. Di kantor Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS), Jakarta, Kamis (10/7), Agus juga mengatakan, jika terjadi kesalahan oleh Koran Tempo dalam berita mengenai dugaan pembalakan liar oleh anak perusahaan PT RAPP, sebaiknya digunakan Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 199 tentang Pers.

Dalam perkara itu, Agus mempertanyakan majelis hakim yang tak menggunakan ketentuan pers dalam memutus perkara itu. Sesuai keterangan Malela S Mahargasari, Pemimpin Redaksi Koran Tempo, pihaknya telah membuat ralat dan memuat hak jawab PT RAPP.

Direktur Eksekutif Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers Hendra Budiyana mengatakan, banyak fakta jurnalistik diabaikan hakim. ”Padahal, ada saksi yang menjelaskan tentang adanya pembalakan liar,” tuturnya.

Menurut dia, hakim tak mempertimbangkan substansi pemberitaan dan mengabaikan pemuatan hak jawab oleh Koran Tempo. Ia pun mengajukan banding.

Agus mengatakan, putusan itu mengancam eksistensi media di Indonesia. ”Mengganggu kontinuitas media dalam menjalankan fungsi informasi dan kontrol,” kata Agus. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Pembela Pasal 28 mengajukan kejanggalan putusan itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial.

Secara terpisah, advokat PT RAPP, Hinca IP Panjaitan, mengatakan berlebihan jika menilai putusan PN Jakarta Selatan itu mengancam kebebasan pers dan kehidupan media massa, karena justru putusan itu mengacu pada UU Pers.

”Saya terlibat penyusunan UU Pers. RAPP empat kali meminta hak jawab kepada Koran Tempo, tetapi tak dilayani secara layak. Karena itu, RAPP meminta bantuan pengadilan untuk memaksa Koran Tempo melayani hak jawab secara layak,” ujarnya. Uang Rp 220 juta yang diputuskan hakim adalah biaya penanganan perkara itu selama setahun. (jos/tra)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/07/11/00261694/putusan.pn.jaksel.model.pemberedelan.baru


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: