Oleh: Agus Sudibyo | Agustus 5, 2008

Kedudukan Dewan Rahasia Negara Dievaluasi

Jurnal Nasional, Senin, 02 Jun 2008

Tugasnya yang nyaris tidak terbatas dikhawatirkan mengganggu peran legislatif dan yudikatif.

HARI ini, tim lintas departemen yang terdiri dari Departemen Pertahanan (Dephan), Departemen Hukum dan HAM, Lembaga Sandi Negara, dan Badan Intelijen Negara (BIN) mulai memperbaiki isi Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara.

Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono mengatakan, tim akan mengevaluasi keberadaan dewan rahasia negara yang tercantum dalam rancangan. “Akan dirumuskan kembali apakah tugasnya masih terlalu luas, perlu dipertajam, atau bahkan dihilangkan sama sekali,” katanya di kantor Dephan, akhir pekan lalu.

Pemerintah dan DPR sepakat memperbaiki RUU Rahasia Negara. Rancangan disinkronkan dengan memerhatikan perkembangan di masyarakat dan sejalan dengan prinsip Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Pemerintah diberikan waktu tiga bulan untuk merevisi.

Dewan rahasia negara menjadi salah satu masalah yang disorot DPR dan aktivis. Menurut juru bicara Fraksi PPP Andi Djamaro, dewan tersebut hanya diwakili eksekutif. Keanggotaan lembaga hanya mencerminkan kepentingan birokrasi. Tanpa adanya perwakilan publik, sulit dibayangkan dewan ini akan mempertimbangkan kepentingan publik dalam proses perahasiaan informasi.

“Tugasnya yang sangat tidak terbatas juga berpotensi mengganggu peran legislatif dan yudikatif,” katanya. Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan menilai kedudukan dewan rahasia negara hampir pasti menegasikan kedudukan komisi informasi karena ruang lingkup tugas dan wewenangnya kurang lebih sama.

“Lebih baik DPR dan pemerintah merealisasikan pembentukan komisi informasi. Prosedur perahasiaan bisa dilakukan komisi ini, tidak perlu dewan tersendiri” kata perwakilan aliansi, Agus Sudibyo.

Juwono membantah dewan ini punya kekuasaan tak terbatas. Potensi berbenturan dengan lembaga lain juga dapat diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi. “Tidak perlu banyak berburuk sangka,” kata mantan duta besar Indonesia di Inggris itu.

Dia menjelaskan, di era reformasi saat ini, tak ada rahasia mutlak dan tak ada pula keterbukaan mutlak. Karena itu keduanya harus diatur dengan menghindari tumpang tindih. Sesuai draf rancangan yang diterima Jurnal Nasional, dewan rahasia negara diatur dalam Bab V dalam pasal 24 sampai 27.

Dewan bertugas menentukan kebijakan mengenai rahasia negara. Dewan memiliki kewenangan antara lain, memperpanjang masa retensi rahasia negara, menyatakan bocornya rahasia negara dan upaya mengatasi dampaknya, serta memberikan persetujuan atau penolakan pada penyidik, jaksa, dan/atau hakim untuk mengetahui rahasia negara dalam proses peradilan.

by : Adhitya Cahya Utama

http://jurnalnasional.com/?media=KR&cari=komisi%20informasi&rbrk=&id=51603&detail=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: