Oleh: Agus Sudibyo | Agustus 5, 2008

KIP: Empat Titik Krusial Pembentukan Komisi Informasi

Jurnal Nasional, Kamis, 31 Jul 2008

Anggota Koalisi Kebebasan Informasi Publik (KIP), Agus Sudibyo mengatakan ada empat titik krusial yang harus diperhatikan dalam membentuk Komisi Informasi. Yaitu keanggotaan Komisi Informasi, kriteria anggota Komisi Informasi, rekrutmen serta fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) calon Komisi Informasi oleh DPR.

“Keanggotaan Komisi Informasi di tingkat pusat berjumlah tujuh orang dan Komisi Inormasi Daerah terdapat lima orang yang mencerminkan unsur masyarakat dan pemerintah. Permasalahannya, dalam UU KIP (Keterbukaan Informasi Publik) tidak dijelaskan berapa banyak jumlah perwakilan-perwakilan,” ungkap Agus Sudibyo saat diskusi publik bertajuk “Mewujudkan Komisi Informasi yang Berkualitas” di Hotel Sofyan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (29/7).

Anggota KIP Paulus Widiyanto berpendapat, ada dua hak yang perlu diperhatikan dalam UU KIP yaitu rights to know dan right to tell. “Hak untuk tahu dan hak untuk memberitahu,” katanya.

Menurutnya, dalam UU KIP memberikan hak kepada setiap orang untuk memperoleh informasi publik dari badan-badan publik; melihat dan mengetahui informasi publik; menghadapi pertemuan publik yang terbuka untuk umum; mendapatkan salinan melalui permohonan; dan menyebarluaskan informasi publik.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PAN Tristanti berharap, ke depan anggota Komisi Informasi harus berkualitas guna menjamin pelayanan informasi kepada publik. “Anggota Komisi Informasi harus memiliki kualitas dan keberpihakan yang menjamin hak publik atas informasi publik,” kata Tristanti.n

by : Friederich Batari

http://jurnalnasional.com/?media=KR&cari=komisi%20informasi&rbrk=&id=59788&detail=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan

Iklan

Responses

  1. Salud dengan adanya KIP !!!, karena sebuah Negara seperti Indonesia akan maju harus keterbukaan informasi untuk mengetahui kebijakan atau aturan dan progam kerja dari pemeritah kepada rakyat. dan setiap daerah Kabupaten atu kota perlu di bentuk KIP. Misalnya daerah Kebumen, Jawa tengh sudah berjalan pemerintahnya dengan keterbukaan, tapi belum ada KIP di Kebumen, kami masyarakat sipil siap untuk menjalankan KIP sesuai dengan UU. gimana solusinya, dan caranya. Makasih.
    Eko wahyudi 087837910001

  2. saya sepakat dengan adanya KIP di daerah-daerah, dengan begitu tentunya akan membantu dan melindungi masyarakat

  3. korupsi uang negara yang dilakukan oleh pejabat negara, karena masyarakat tidak boleh mengetahui APBD,APBD/K, mereka menganggap bahwa itu rahasia negara yang tidak boleh diketahui oleh publik. maka dengan adanya KIP akan membantu masyarakat dalam mengakses semua informasi menyangkut kemaslahatan merekan.

    negara harus membuka ruang kepada publik untuk mengakses informasi tersebut. kalau ini tidak dilakukan, maka KIP a\harus bisa memberikan sanksi kepada pejabat negara tersebut. KIP jangan hanya menjadi lembaga yang tidak memiliki taring.

    Bravo KIP

  4. menjadi bupati Kebumen 2010 haruslah paham dengan KIP , Yaitu adanya komisi Informasi Publik. sebab diera kebebasan pers, good governance dan pintrnya mayarakat, maka bupati 2010 haruslah bisa menyesuaikan keberadaan KIP.

    ketua DPC REPDEM Kebumen

  5. tidak perlu adanya KIP hanya menyesatkan bagi koruptor bangsa ini.. maka yang di bentuk bukan KIP melainkan Komisi Transparansi dan Partisipasi

    tri reman repdem

  6. Pers release, Kebumen, Jawa tengah 30 Mei 2009
    DPC REPDEM-Pemuda HKTI Siap Dukung Mega-Pro
    Pasangan Capres dan Cawapres Peneguh Pancasila dan NKRI

    Perjanan bangsa kita sudah lama, kolonialisme fisik (perang) sudah 350 tahun yang imbasnya menghancurkan perdaban dan bangsa kita, selain itu menghancurkan sendi-sendi kehidupan, SDM dan kekayaan alam. Yang terjadi juga adanya penindasan sistem dan ketidakberdayaan atas kedaulatan rakyat.
    Keberhasilan rakyat Indoensia sudah memenangkan penjajah dengan kemerdekaan 1945 oleh pemuda da pemudi serta pendiri bangsa dan tokoh-tokoh nasionalis, kemudian orde baru selama 32 tahun dengan kekuasaanya menjadi penguasa tunggal, kepemimpinan gerakan reformasi bangkit untuk mengadakan perubahan, kemudian pasca reformasi rakyat selalu berjuang untuk melawan penjajah
    Kepemimpinan sekarang masih dikendalikan oleh kepentingan tertentu dan menjadi Bangsa Indonesia menjadi boneka, kita masih merasa terjajah dijajah dengan strategi dan gaya pencitraan, dan licik yang bernama; penjajah moral, penjajah peradaban kebudayaan, penjajah ekonomi dan perampok asse- asset kekayaan.
    Pemilu 8 Juli 2009 merupakan penentu arah bangsa Indonesia, oleh karena itu harapan produk pemilu adanya pemimpin yang bisa membawa keutuhan dan jati diri bangsa dan negara serta tahu kemauan rakyat Indoneisa, bukan kemauan skenario global dengan system ekonomi neoliberal yang pada akhirnya merusak negara.
    Selama ini perjalanan SBY-JK sebatas pencitraan saja, belum bisa menjadikan bangsa Indonesia kearah kemauan rakyat dan menuju kedaulatan rakyat sejati, masih mengarah pada kemauan individu kapitalis dan gerbong mesin pencetak uang dari luar negeri yang sengaja akan membuat Indonesia kearah ketergantungan rakyat
    Yang terjadi memproduk rakyat dengan semaunya sendiri, sehingga membodohi rakyat, selain itu terjadi penjualan jati diri dan nilai-nilai kebangsaaan serta kekayaan bangsa kita
    Harapan pemilu kami 2009 kepada calon pemilih harus paham sepak terjang calon Capres dan Cawapres, rakyat harus bisa tanggap dan cerdas untuk bisa memilih pemimpin, serta trade record serta idilogi kebangsaan untuk menyelamtakan NKRI, serta adanya bukti real perjuangan kepemimpinan.

    Oleh karena kami sebagai generasi muda peneguh Pancasila dan NKRI dengan gerakan penyelamatan keutuhan bangsa, kami DPC REPDEM (Relawan Perjuangan Demokrasi) Kebumen dan Pemuda Tani HKTI Kebumen mendukung Mega-Pro dengan alasan:
    1.Mempunyai idiologi kebangsaan yang mendasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan keutuhan NKRI.
    2.Pasangan capres/cawapres yang tidak dikendalikan oleh gerakan kapitalisme global. Visi misi dan Program kerja yang solutif dan bersifat mendidik rakyat atas kebutuhan rakyat, dan menghilangkan ketergantungan dari SBY-JK dengan gaya pencitraan bantuan Raskin, BLT, tabung Gas, PNPM, dan program hipnotis pencitraan rakyat yang pada akhirnya akan lemah, bodoh, tidak mendidik.
    3.Pasangan Capres dan Cawapres, mengerti akan kebutuhan dan solusi atas penderitaan dan kemauan rakyat, yakni spesifik marginal (Petani, kaum miskin kota, pedangan kaki lima, buruh, nelayan,) yang selama ini tertindas, dimusuhi oleh orde baru. Padahal mereka adalah aset dan kekuatan ekonomi kerakyatan yang harus diselamatkan.
    4.Pasangan Capres dan Cawapres yang tidak mau menjual harga diri dan jati diri bangsa, serta mampu menjadi simbol pergerakan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia di era Neoliberal (penjajah baru) ini.

    DPC Repdem Kebumen Pemuda Tani HKTI Kebumen

    Eko Wahyudi A.Khoeruzaman
    Ketua Ketua

    087837910001


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: