Oleh: Agus Sudibyo | Agustus 29, 2008

UU Pemilu Ancam Kebebasan Media

Oleh Agus Sudibyo

Kutipan:

”UU Pemilu mengesampingkan ‘hukum besi’ dalam jurnalistik yang tidak dapat digantikan hukum apa pun. Bahwa media massa menyajikan berita tidak lain dan tidak bukan berdasarkan pada pertimbangan nilai berita (news value).”

—–

”Media massa cetak menyediakan halaman dan waktu yang adil dan seimbang untuk pemuatan berita dan wawancara serta untuk pemasangan iklan kampanye bagi peserta pemilu.”

Siapa pun yang memahami dunia media tentu akan melihat keganjilan dalam kalimat di atas. Kalimat itu ada dalam salah satu pasal dalam UU No 10/2008 tentang Pemilu.

Mengapa ganjil? Karena sifatnya yang tercetak, media massa cetak jelas hanya dapat menyediakan halaman (space) untuk pemuatan berita, wawancara, dan iklan. Media cetak tidak mungkin menyediakan waktu (time), dan term ini hanya lazim digunakan untuk media elektronik radio dan televisi.
Ada kesalahan logika yang mendasar dalam kalimat di atas. Namun, kesalahan itu sungguh serius karena terjadi dalam peraturan perundang-undangan, tepatnya pada pasal 97 UU No 10/2008 tentang Pemilu.

Pasal tersebut jelas sangat menentukan peranan media massa dalam rentetan proses kampanye Pemilu 2009.

Tak pelak, pasal itu menunjukkan betapa amburadul aturan tentang peran media dalam pemilu mendatang, serta betapa lemahnya perhatian DPR dan pemerintah terhadap fungsi dan peran politik media massa.

Tentu saja hal tersebut sangat memprihatinkan karena sejak Pemilu 1999, media massa Indonesia sesungguhnya telah menjadi faktor determinan dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Seluruh diskursus tentang seluk-beluk pemilu memusat pada pemberitaan media. Semua kelompok politik berkepentingan dengan pembentukan opini publik melalui media.

Media juga menjadi sarana publik untuk mencerna pesan-pesan elite politik, untuk memberikan respons terhadap fenomena politik yang berkembang. Riset juga menunjukkan, anggaran kampanye Pemilu 2004 mayoritas dibelanjakan untuk kampanye media. Iklan kampanye televisi menyedot dana yang jauh lebih besar dibandingkan dengan bentuk-bentuk kampanye konvensional.

Merujuk riset IFES, bujet iklan kampanye televisi pada Pemilu 2004 naik 400 % dibandingkan pada Pemilu 1999.

Namun, fakta itu ternyata tidak diimbangi dengan keseriusan DPR dan pemerintah dalam menyiapkan desain aturan yang komprehensif dan memadai. Kompleksitas peran media dalam pemilu justru direspons dengan undang-undang (UU) yang bukan hanya tidak memadai, tapi juga secara logis sulit dipahami dan sulit dibayangkan implementasinya.

Ketentuan yang mengharuskan media ”adil dan berimbang terhadap kontestan pemilu” bukan hanya muncul pada pasal 97 UU Pemilu, namun juga pada pasal 91 sebagai berikut, ”Media massa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye harus berlaku adil dan berimbang kepada seluruh peserta pemilu“.

Seperti Apa Adil Itu?

Bagaimana menerjemahkan adil dan berimbang di sini? Katakanlah ada dua partai politik, yang satu aktif berusaha menarik perhatian publik dengan berbagai cara, sementara yang satu lagi pasif dan praktis tidak membikin aktivitas apa pun yang signifikan untuk menarik perhatian publik, apakah media massa tetap harus bersikap adil dan seimbang terhadap keduanya?

Di sini, UU Pemilu mengesampingkan ”hukum besi” dalam jurnalistik yang tidak dapat digantikan hukum apa pun. Bahwa media massa menyajikan berita tidak lain dan tidak bukan berdasarkan pada pertimbangan nilai berita (news value). Dalam hal ini, seberapa jauh suatu peristiwa menarik, penting, dan signifikan bagi pembaca, serta seberapa jauh prominensi dan magnitude-nya.

Juga seberapa jauh kepentingan pembaca atas informasi berkualitas, layak, dan relevan terlayani jika peristiwa itu diberitakan media.

Sikap adil dan seimbang sebagaimana dituntut UU Pemilu terhadap media hanya relevan sejauh kontestan pemilu berangkat dengan sumber daya, potensi, dan kemampuan yang sama untuk menggalang opini publik. Pendapat ini mungkin terasa kurang adil bagi partai-partai kecil yang mempunyai sumber daya dan kemampuan terbatas.

Namun, keadilan itu mungkin bisa terakomodasi jika term ”adil dan seimbang” di atas diganti dengan term bahwa ”media harus bersikap proporsional, kritis, dan imparsial (tidak memihak) terhadap setiap kontestan pemilu”.

Dengan demikian, penekanan tidak melulu diberikan kepada kuantitas pemberitaan, namun juga kualitas pemberitaan. Jika media bisa menjaga sikap kritis dan imparsialnya, banyaknya pemberitaan terhadap suatu kontestan pemilu tidak selalu berbanding lurus dengan citra positifnya.

Memprihatinkan

Kelemahan yang lebih memprihatinkan dalam UU Pemilu terkait dengan peranan media ialah ketentuan tentang sanksi. Pasal 99 ayat 1 UU Pemilu menegaskan, sanksi untuk pelanggaran kampanye media dapat berupa ”pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran atau pencabutan izin penerbitan media massa cetak.”

Pasal itu mencerminkan ketidakpahaman para pengambil kebijakan tentang perspektif demokratis dalam memandang kebebasan pers. Pencabutan izin penyiaran atau penerbitan media hanya dikenal dalam rezim otoritarian. Sementara dalam rezim demokrasi, dengan mempertimbangkan kepentingan publik di balik bekerjanya sebuah media, sanksi yang bisa diberlakukan terhadap pelanggaran jurnalistik adalah sanksi-sanksi yang tidak sampai membunuh eksistensi dan daya hidup media.

Dengan pasal sanksi tersebut, semakin lengkaplah perspektif ketidakbebasan media dalam UU Pemilu No 10/2008.

Apakah segenap komunitas pers berdiam diri terhadap realitas yang demikian memprihatinkan? (*)

Agus Sudibyo , deputi direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) di Jakarta

Jawa Pos, 14 Agustus 2008

http://www.jawapos.com/halaman/index.php?act=detail&nid=17994


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: