Oleh: Agus Sudibyo | September 10, 2008

Kebebasan Pers, Hukuman Tak Rasional

Kompas, Rabu, 10 September 2008

Jakarta, Kompas – Hukuman yang dijatuhkan kepada suatu media, berupa memuat permintaan maaf selama tiga hari berturut-turut di tiga media, merupakan hukuman yang tidak rasional. Dengan hukuman yang tidak terhitung besarnya dari sisi imaterial itu, pers diposisikan sebagai pihak yang bersalah.

Demikian dikatakan Agus Sudibyo dari Yayasan Sains Estetika dan Teknologi, mengomentari putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang dibacakan di Jakarta, Selasa (9/9). Majelis hakim yang diketuai Panusunan Harapan mengabulkan sebagian gugatan perdata Asian Agri Grup terhadap PT Tempo Inti Media dan Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Toriq Hadad.

”Tidak masalah kalau media diberi sanksi. Tetapi, kalau sampai memasang permintaan maaf selama tiga hari berturut-turut, hal ini tidak rasional. Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers tidak mengatur itu. Majelis hakim tidak mempertimbangkan pers sebagai institusi sosial,” kata Agus.

Majelis hakim memutuskan, PT Tempo Inti Media dan Toriq Hadad terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dan penghinaan terhadap Sukanto Tanoto, pimpinan Asian Agri Grup. Majelis hakim menghukum Tempo membayar denda Rp 50 juta dan meminta maaf selama tiga hari berturut-turut di majalah Tempo, Koran Tempo, dan harian Kompas.

Pertimbangan majelis hakim, pemuatan gambar dan foto Sukanto yang sedang berjingkrak di sampul majalah Tempo edisi 15-21 Januari 2007 menyerang kehormatan dan nama baik Sukanto. Hakim sependapat dengan ahli, yang menyatakan pemberitaan itu sebagai kesimpulan dan opini Tempo. ”Hal itu sebagai trial by the press dan melanggar asas praduga tidak bersalah,” kata majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya.

Pemberian hak jawab kepada Asian Agri Grup juga dinilai tidak seimbang. Pemuatan hak jawab hanya di surat pembaca tidak cukup memadai dan tidak proporsional.

Hendrayana, penasihat hukum majalah Tempo, menyatakan siap mengajukan banding. ”Karena putusan hakim itu memprihatinkan,” ujarnya. Menurut dia, putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah lonceng kematian bagi kebebasan pers. Di antaranya pertimbangan hakim yang menyebutkan tidak boleh memberitakan sebelum ada putusan peradilan.

Kuasa hukum Asian Agri Grup, Hinca Panjaitan, menyatakan putusan hakim tak ada kaitannya dengan kebebasan pers. Tidak ada juga alasan untuk membangkrutkan pers karena hukuman denda hanya Rp 50 juta. ”Gugatan yang kita minta hanya hak jawab. Tujuannya agar kita semua hati-hati. Putusan ini sekaligus jadi perawat kebebasan pers,” katanya.

Hinca juga mengatakan, Tempo membawa dua ahli dari Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menerangkan laporan dugaan penggelapan pajak itu masih diselidiki. Namun, Tempo memberitakan Asian Agri Grup melakukan penggelapan pajak. (idr)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/10/00314821/hukuman.tak.rasional

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: