Oleh: Agus Sudibyo | September 19, 2008

Tutup Informasi Dipidana

Pejabat Harus Buka Akses Informasi

Radar Banten, Kamis, 18-September-2008

SERANG – Pemerintah daerah harus siap-siap memberikan layanan informasi kepada masyarakat secara terbuka dan transparan. Bila menolak, pemerintah daerah dapat digugat secara hukum oleh masyarakat.

Prinsip-prinsip keterbukaan informasi itu sebagai implementasi pengesahan UU No 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bagi Perwujudan Tatakelola Pemerintahan yang Lebih Transparan, Partisipatif, dan Akuntabel, pada 3 April 2008. “Dengan UU No 14/2008 itu, informasi menjadi hak penuh publik. Tidak ada alasan pemerintah daerah untuk menutup-nutupi informasi seperti APBD dan informasi lain yang dianggap penting,” kata Paulus S, mantan anggota DPR, dalam diskusi tentang UU No 14/2008 di Hotel Mahadria, Rabu (17/9).

Kata Paulus, APBD dan APBN -salah satu contoh- berdasarkan UU No 14/2008 menjadi hak publik. “Kalau selama ini kita sangat kesulitan untuk mendapatkan informasi detil APBD, maka dengan UU No 14/2008, informasi APBD menjadi hak publik,” ujar Paulus lagi. Paulus menegaskan, bila pemerintah daerah menolak untuk memberikan informasi dapat diajukan ke meja hukum karena tidak patuh.

Yhannu Setiawan, akademisi Universitas Mathlaul Anwar Pandeglang, menambahkan, saat ini warga Banten masih kesulitan untuk mendapatkan informasi publik karena faktor ideologis dan patriarkhi. “Di sini domain ‘orangtua’ masih kental. Sehingga kita masih kesulitan mendapatkan informasi penting mengenai penyusunan RAPBD atau yang lain,” ujar Yhannu yang menjadi pembicara ke dua.

Dalam analisa Yhannu, Banten menjadi provinsi yang aman bagi elite pemerintahan karena mereka aman menyembunyikan informasi. Namun ke depan, mereka harus siap-siap membuka diri menyusul lahirnya UU No 14/2008. “Meski sudah disahkan, namun UU ini baru akan diterapkan dua tahun lagi, yakni pada 2010,” ujarnya.
Agus Sudibyo, dari Yayasan SET yang juga menjadi pembicara mengutarakan, kelahiran UU Kebebasan Informasi Publik merupakan sejarah bagi Indonesia. “Indonesia menjadi negara Asia ke lima dan ke 76 di dunia yang resmi mengadopsi prinsip-prinsip keterbukaan informasi,” ujarnya.

Kata Agus, Indonesia telah sejajar dengan India, Jepang, Thailand, dan Nepal dalam hal pelembagaan kerangka hukum bagi pemenuhan hak-hak publik untuk mengakses proses-proses penyelenggaraan kekuasaan. “Tentu ini sesuatu yang membanggakan dan mengangkat citra Indonesia yang sedang terpuruk dengan isu-isu korupsi dan transparansi pemerintahan,” ujarnya.

UU Kebebasan Informasi Publik secara komprehensif mengatur kewajiban badan/pejabat publik untuk memberikan akses informasi terbuka dan efisien kepada publik. Kewajiban untuk memberikan informasi, dokumen, dan data diintegrasikan sebagai bagian inheren dari fungsi birokrasi pemerintahan.

“UU ini juga mengatur klasifikasi informasi mana saja yang wajib dibuka dan dikecualikan dalam periode tertentu. Secara teoritis UU ini memberikan solusi bagi jurnalis dan peneliti yang selalu menghadapi klaim rahasia negara, rahasia instansi atau rahasia jabatan ketika mengakses dokumen-dokumen di badan publik,” tandasnya.
Kata Agus, meski akan diberlakukan dua tahun mendatang UU Kebebasan Informasi Publik ini merupakan momentum untuk memulai transformasi kultur dan sistem birokrasi menuju rezim keterbukaan informasi. “Inilah UU pertama yang menjamin hak publik atas informasi,” ujar pria berpenampilan kalem ini.

Agus mengharapkan UU Kebebasan Informasi Publik dapat memberikan manfaat langsung bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. “Jauh sebelum UU ini disahkan, sebenarnya di tingkat lokal sudah ada beberapa daerah yang memberlakukan Perda Transparansi seperti di Lebak,” ujar Agus.

Kata Agus, materi Perda Transparansi hampir mirip dengan UU Kebebasan Informasi Publik. “Dengan Perda Transpransi itu, masyarakat Lebak mendapatkan informasi tentang kebutuhan mendasar seperti pembuatan KTP, akta kelahiran, askeskin, dan sebagainya. Begitu banyak pejabat publik yang tidak memberikan informasi membuat Komisi Transparansi dan Partisipasi kebanjiran pengaduan dari masyarakat,” ujarnya.


RUU RAHASIA NEGARA

Di tengah kegembiraan kelahiran UU Kebebasan Informasi Publik, tiba-tiba publik dikejutkan dengan pembahasan RUU Rahasia Negara. Kelahiran RUU Rahasia Negara ini kontra dengan UU Kebebasan Informasi Publik.

Kata Agus, RUU Rahasia Negara memberikan mandat seluas-luasnya kepada instansi pemerintah/otoritas negara untuk melakukan klaim rahasia negara atas benda dan informasi yang dimilikinya. “Ada kesan semangat kelahiran RUU Rahasia Negara ini adalah semangat Orde Baru,” ujar Agus lagi.

Meski menjadi ancaman bagi UU Kebebasan Informasi Publik, RUU Rahasia Negara sejatinya tidak memandulkan UU Kebebasan Informasi Publik. “Saat ini RUU Rahasia Negara tidak terlalu penting didiskusikan, justru yang mendesak adalah mengoptimalkan UU Kebebasan Informasi Publik,” pungkas Agus.

Agus juga menginformasikan bahwa DPR belum membahas dan menyetujui RUU Rahasia Negara. Sebaliknya, DPR mengembalikan draft RUU Rahasia Negara kepada pemerintah agar materinya diperbaiki dan disesuaikan dengan UU Kebebasan Informasi Publik. (alt)

http://www.radarbanten.com/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=31849

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: