Oleh: Agus Sudibyo | Desember 8, 2008

Independensi Komisi Informasi

Oleh: Agus Sudibyo

kompas, 5 Desember 2008

Sejak reformasi digulirkan tahun 1998, struktur Pemerintahan Indonesia diwarnai oleh lahirnya berbagai lembaga negara independen (independent auxiliary state agency). Lembaga-lembaga baru yang kini jumlahnya mencapai 17 itu dibentuk dalam kerangka check and balances kekuasaan untuk mengurai pemusatan kekuasaan pada struktur kekuasaan yang telah establish sebelumnya, dengan kompleksitas problem korupsi, nepotisme, dan kolusinya. Namun, dalam perjalanannya, lembaga-lembaga negara independen dianggap kurang efektif dalam melakukan check and balances kekuasaan, gagap dalam memberikan kontribusi terhadap perwujudan prinsip good governance, bahkan dianggap sebagai pemborosan APBN saja. Alih-alih mengeliminasi problem korupsi dan inefisiensi birokrasi, sebagian lembaga-lembaga tersebut juga tak luput dari problem yang sama.

Dalam situasi inilah muncul dilema terkait dengan pelembagaan Komisi Informasi sebagai bagian dari implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Di satu sisi, Komisi Informasi lahir ketika legitimasi lembaga negara independen secara umum sedang dipertanyakan ketika publik mulai apriori atas kontribusinya terhadap proses reformasi tata pemerintahan. Namun, pada sisi lain, belum ada alternatif yang lebih baik bagi fungsi yang diemban Komisi Informasi.

Menurut UU KIP, Komisi Informasi berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa akses informasi dan regulator teknis di bidang informasi publik. Sekadar contoh, sengketa akses informasi yang sering muncul adalah ketika klaim rahasia negara hampir selalu digunakan pejabat publik untuk menolak permintaan dokumen tertentu oleh masyarakat atau jurnalis. Klaim semacam ini sering dilakukan secara semena-mena dan hanya untuk melindungi kepentingan birokrasi semata.

Menolak keberadaan Komisi Informasi, berarti kita menyerahkan fungsi penyelesaian masalah seperti ini secara langsung kepada lembaga peradilan. Persoalannya, sudah menjadi pengetahuan bersama betapa tidak kompatibelnya pengadilan kita bagi masyarakat awam. Pengadilan begitu identik dengan proses hukum yang lamban, bertele-tele, sangat birokratis, dan memberatkan masyarakat. Pengadilan juga sedemikian kusut dengan praktik korupsi, jual beli pasal, dan mafia kasus. Menyerahkan fungsi dispute settlement informasi publik kepada pengadilan kontraproduktif bagi prinsip universal penyelesaian sengketa akses informasi: cepat, tepat waktu, murah, dan terjangkau masyarakat.

Dengan demikian, sulit membayangkan implementasi UU KIP tanpa peran Komisi Informasi. Lebih urgen untuk dipikirkan, bagaimana membentuk Komisi Informasi yang benar- benar independen? Saat ini pemerintah sedang melaksanakan proses rekrutmen anggota Komisi Informasi Pusat. Independensi harus dikedepankan dalam proses ini karena UU KIP setidaknya memuat dua pasal yang berpotensi menghambat independensi Komisi Informasi. Pasar 25 UU KIP menyatakan, ”Anggota Komisi Informasi Pusat berjumlah 7 (tujuh) orang yang mencerminkan unsur pemerintah dan unsur masyarakat.” Pasal ini sesungguhnya kontradiktif terhadap prinsip-prinsip lembaga negara independen. Bagaimana membayangkan independensi dalam mengontrol kinerja pemerintah jika di dalam Komisi Informasi terdapat unsur pemerintah ?

Kompromi

Apa boleh buat, inilah hasil kompromi politik antara DPR dan pemerintah. Yang masih dapat dilakukan adalah memastikan bahwa perwakilan publik tetap dominan dalam keanggotaan Komisi Informasi. Katakanlah minimal lima dari tujuh anggota Komisi Informasi berasal dari unsur-unsur publik. Hal ini harus ditegaskan karena kita kadang lupa, institusi semacam Komisi Informasi secara ”genealogis” lahir untuk membantu warga negara menggunakan hak politiknya untuk mengontrol proses penyelenggaraan pemerintahan, bukan sebaliknya.

Dominasi perwakilan publik dalam keanggotaan Komisi Informasi juga mutlak diperlukan karena dalam praktiknya, mereka harus berhadapan dengan rezim kerahasiaan: praktik-praktik penyembunyian informasi publik, pelayanan informasi yang buruk, serta klaim-klaim rahasia negara secara sepihak yang lazim dilakukan pejabat publik di semua lini birokrasi hingga saat ini. Di sini, dibutuhkan komitmen pemerintah, panitia seleksi, dan DPR terhadap pembentukan Komisi Informasi yang independen, dengan komposisi keanggotaan lebih mencerminkan kepentingan publik daripada kepentingan birokrasi.

Persoalan berikutnya, Pasal 30 UU KIP (Ayat 2) menyatakan: ”Rekrutmen calon anggota Komisi Informasi dilaksanakan oleh pemerintah secara terbuka, jujur, dan objektif”. Sesungguhnya tidak ideal bahwa pemerintah memilih anggota panitia seleksi serta menentukan kriteria dan tahap-tahap seleksi bagi sebuah lembaga yang nantinya akan mengontrol kinerja pemerintah.

Namun, sekali lagi, inilah kompromi politik DPR dan pemerintah. Yang dapat dilakukan kemudian adalah menuntut pemerintah untuk tidak mengganggu independensi Panitia Seleksi Komisi Informasi. Panitia seleksi melakukan seleksi berdasarkan murni pertimbangan kredibilitas, kompetensi, dan pengetahuan, bukan berdasarkan pesanan pihak-pihak tertentu, termasuk pemerintah. Berkaitan dengan aspek kejujuran dan keterbukaan, pemerintah juga harus mengumumkan secara terbuka siapakah calon-calon dari pemerintah di antara ratusan orang pendaftar Komisi Informasi. Panitia seleksi harus membuka biodata para kandidat pada tahap seleksi tertentu.

Tanpa biodata para kandidat, tanpa kejelasan siapa kandidat pemerintah, uji publik anggota Komisi Informasi tak layak dilaksanakan. Masyarakat tidak mempunyai pengetahuan yang memadai untuk memberikan penilaian dan tanggapan dan proses seleksi Komisi Informasi tetap menjadi proses politik yang eksklusif.

Agus Sudibyo Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/12/05/01470416/independensi.komisi.informasi

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: