Oleh: Agus Sudibyo | Januari 21, 2009

Anggota DPR Pembolos Seharusnya Di-“recall”

Penyembunyian Daftar Hadir Langgar Hak Publik

Rabu, 21 Januari 2009 | 00:40 WIB

Jakarta, Kompas – Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang seyogianya memberi contoh penegakan disiplin kerja. Pada masa mendatang DPR harus menjatuhkan sanksi tegas kepada anggota Dewan yang malas, bukan melindungi.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Djafar Badjeber mengatakan hal tersebut, menanggapi semakin menurunnya tingkat kehadiran anggota DPR 2004- 2009 dalam sidang-sidang, terutama menjelang pemilu.

”Bagaimana mungkin DPR sebagai pembuat undang-undang mengatur pegawai lain harus disiplin kalau DPR sendiri tidak bisa mengatur dirinya. DPR harus memulai dengan semangat baru,” ujar Djafar, Selasa (20/1).

Soal ini perlu diatur ketat dalam Undang-Undang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta Tata Tertib DPR. Tanpa ada pengubahan UU dan Tata Tertib DPR, perbaikan tidak akan terjadi.

Djafar mengingatkan, anggota DPR yang banyak tak masuk persidangan-persidangan sesungguhnya telah menerima gaji buta. Soalnya, anggota Dewan itu tetap menerima seluruh fasilitas. Ironisnya, anggota Dewan seperti ini juga kebanyakan merupakan petinggi partai politik.

”Mereka itu hanya ongkang-ongkang kaki saja dan suruh anak buah yang bekerja. Mereka itu seharusnya di-recall, diberhentikan,” kata Djafar.

Hanura juga mengusulkan agar data kehadiran anggota DPR dipublikasikan berkala kepada masyarakat setiap enam bulan. Jadi publik bisa menilai kinerja anggota Dewan.

Langgar hak publik

Koordinator Koalisi Kebebasan Informasi Publik Agus Sudibyo dalam kesempatan terpisah mengingatkan anggota DPR dan Sekretariat Jenderal DPR bahwa penyembunyian daftar absensi adalah bentuk pelanggaran hak publik atas informasi.

”Perahasiaan informasi itu harus dengan rujukan pada sesuatu yang mengancam keamanan nasional. Tidak ada potensi bahaya negara apa pun dalam absensi DPR,” katanya.

Mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), data absensi DPR merupakan bagian dari informasi tentang kegiatan dan kinerja badan publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala paling singkat enam bulan sekali.

Penyebarluasan informasi juga harus disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.

Atas dasar pertimbangan itu, Agus mendorong DPR membuat UU KIP agar mulai mematuhinya dan memberi contoh kepada pemerintah dan masyarakat. (sut)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/01/21/00400163/anggota.dpr.pembolos.seharusnya.di-recall


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: