Oleh: Agus Sudibyo | Februari 9, 2009

Pembahasan RUU Rahasia Negara Diminta Ditunda

Koran Tempo, 03 Februari 2009

Jakarta — Koordinator Koalisi Kebebasan Informasi Publik Agus Sudibyo mendesak agar pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara ditunda. Dia menilai penggodokan undang-undang yang dilakukan menjelang pemilu tidak akan efektif. “Hasilnya tidak maksimal, dan punya kesan dipaksakan selesai,” kata dia kemarin.

Dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, 27 Januari lalu, ada kesepakatan untuk membahas kembali Rancangan Undang-Undang Rahasia negara dalam masa sidang ini.

Menurut Agus, waktu pembahasan yang mepet dengan pemilihan umum itu juga tidak kondusif. “Pikiran anggota Dewan terpecah antara kampanye dan proses legislasi,” kata dia lagi.

Agus menilai, RUU Rahasia Negara ini tidak diperlukan karena kebijakan tentang rahasia negara sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). “Terlalu banyak peraturan yang diterbitkan untuk mengatur satu hal yang kurang-lebih sama,” ujar dia.

Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur sejumlah informasi yang dikecualikan. Informasi itu, antara lain, informasi publik yang apabila dibuka dapat menghambat proses penegakan hukum, mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan tidak sehat, serta membahayakan pertahanan dan keamanan negara.

Hal lain yang juga dikecualikan adalah informasi yang dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, informasi yang dapat merugikan ekonomi nasional dan kepentingan hubungan luar negeri, serta informasi yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi.

Dalam draf RUU Rahasia Negara, kata Agus, tidak ada definisi yang jelas menyangkut rahasia negara. Definisi yang ada terlalu luas, padahal lingkup rahasia negara seharusnya spesifik, tertentu, dan terbatas.

Dalam penentuan rahasia negara, kata dia, juga harus ada uji konsekuensi dan uji kepentingan publik. Dalam uji konsekuensi, dilihat jika satu informasi dibuka ke publik bagaimana akibatnya. Sedangkan dalam uji kepentingan publik, dilihat apakah satu informasi dianggap lebih baik dibuka atau ditutup aksesnya ke publik.

Selain itu, dalam RUU Rahasia Negara juga tidak diatur siapa pejabat publik atau pejabat negara yang berhak merahasiakan informasi yang dianggap rahasia negara. “Ini bahaya. Nanti semua pejabat publik bilang informasi yang dimilikinya merupakan rahasia negara,” kata dia.

RUU Rahasia Negara yang mengamanatkan dibahasnya UU Penyelenggaraan Rahasia Negara juga dianggapnya sebagai hal aneh. “Biasanya undang-undang mengamanatkan peraturan pemerintah. Tapi RUU Rahasia Negara malah meminta undang-undang baru yang hanya menambah komplikasi UU Rahasia Negara,” kata Agus.REH ATEMALEM SUSANTI

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: