Oleh: Agus Sudibyo | Februari 9, 2009

RUU Rahasia Negara Dinilai Berbahaya

Kompas, 4 Februari 2009

Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara usul inisiatif pemerintah yang sekarang ini dalam pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat dapat menjadi perundang-undangan yang sangat berbahaya karena dibuat secara tergesa-gesa.

Koordinator Koalisi Kebebasan Informasi Publik Agus Sudibyo mengingatkan hal tersebut, Selasa (3/2). Berdasarkan pengamatannya, materi RUU Rahasia Negara yang diajukan pemerintah menempatkan sistem kerahasiaan negara secara terpisah, bahkan mengatasi sistem keterbukaan informasi.

“RUU Rahasia Negara yang diajukan pemerintah, pada hampir semua bagian, sangat berbahaya bagi demokrasi dan terciptanya pemerintahan yang baik,” ujar Agus.

Agus mencontohkan bunyi Pasal 1 yang mendefinisikan rahasia negara dan lembaga negara yang terlalu luas. “Rahasia negara adalah informasi, benda, dan/atau aktivitas yang secara resmi ditetapkan oleh Presiden dan perlu dirahasiakan untuk mendapat perlindungan melalui standar dan prosedur pengelolaan, yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan, keselamatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum dan/atau mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan”.

Pasal 2, yang mengatur asas, sama sekali tidak menyebut rahasia negara tersebut bersifat ketat, terbatas, dan tidak absolut.

Sementara itu, waktu yang tersedia bagi pembahasan tidak sebanding dengan kompleksitas masalah yang terkandung dalam RUU Rahasia Negara. Situasi politik juga kurang kondusif karena konsentrasi DPR tidak penuh, terbukti dari rapat yang tidak pernah lengkap.

Komisi I Harus Menolak

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar Yuddy Chrisnandi juga sependapat RUU Rahasia Negara dapat mengancam keterbukaan informasi publik. “Seharusnya Komisi I DPR menolak pembahasan RUU itu yang terkesan dipaksakan rampung periode ini,” katanya.

Yuddy khawatir pembahasan RUU Rahasia Negara ini dipaksakan karena ada sesuatu yang ingin dilakukan pemerintah yang akan berlindung di balik UU tersebut. Terlebih, dalam waktu dekat akan ada pemilu legislatif dan pemilu presiden.

Hal senada juga dinyatakan pengajar FISIP Universitas Indonesia, Edy Prasetyono.

Ia meminta politisi partai politik dan fraksi partai politik di Komisi I bersikap ekstra hati-hati terhadap sejumlah isu sensitif, yang ada dalam RUU Rahasia Negara.

Seperti diwartakan, pembahasan RUU Rahasia Negara terus digelar antara Departemen Pertahanan dan Komisi I walau muncul desakan agar pembahasan ditunda hingga pemerintahan dan DPR baru terbentuk usai Pemilu 2009.

“Ya, jangan dipaksakan harus selesailah. Sekarang ini kan semua orang concern-nya di pemilu, berpikirnya bagaimana bersaing dan menang dalam kampanye, bagaimana mendapat kembali kekuasaan. Mana bisa mereka (Komisi I) konsentrasi,” ujar Edy. (SUT/DWA)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: