Oleh: Agus Sudibyo | Februari 11, 2009

DPR Tunda Pembahasan RUU Rahasia

Menteri Pertahanan optimistis undang-undang ini bisa selesai Oktober.

Koran Tempo, Edisi 11 Februari 2009

JAKARTA – Setelah empat kali membahas dengan pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara. Dalam rapat kemarin, Komisi I DPR memutuskan menundanya hingga 26 April dengan catatan pemerintah memperbaiki draf rancangan pada beberapa pasal.

“Kita putuskan untuk ditunda hingga 26 April setelah masa reses,” kata pemimpin sidang, Theo L. Sambuaga, dari Fraksi Golongan Karya. Waktu dua minggu yang tersisa sebelum masa reses tiba akan digunakan DPR untuk memperbaiki daftar inventarisasi masalah.

Perbaikan ini dilakukan setelah pemerintah membuat usulan baru untuk pasal 3, 4, 5, dan 6 di tengah-tengah waktu pembahasan. Pasal-pasal tersebut berisi perihal jenis, kategori, dan penjelasan tentang RUU Rahasia Negara. Dalam sidang kemarin ini masih belum disepakati apa judul rancangan ini.

Marzuki Darusman dari Partai Golkar bahkan meminta diadakan evaluasi terhadap daftar inventarisasi masalah (DIM) dan keberlanjutan pembahasan rancangan ini. Sebab, usulan pasal dari pemerintah tersebut akan membuat jumlah DIM membengkak dari 257 butir jadi 500 butir. “Saya usulkan agar sebelum masuk pembahasan, dievaluasi, dilihat secara realistis apakah bisa atau tidak diselesaikan pada periode ini, sampai 30 September,” ujarnya.

Konsekuensi penambahan jumlah DIM, kata Marzuki, bisa membuat rancangan ini tidak selesai hingga berakhirnya masa persidangan. “Jangan sampai waktu empat bulan yang tersisa itu dipaksakan untuk membahas namun ujung-ujungnya tak selesai juga,” ujarnya. “Lebih baik mulai April diputuskan apakah akan bisa dirampungkan atau ditunda saja untuk dibahas oleh DPR periode selanjutnya.”

Hal senada juga disampaikan oleh politikus dari PDI Perjuangan, Andreas Pareira. Menurut dia, memang harus ada evaluasi terhadap waktu dan keseluruhan DIM. “Lebih baik pertemuan 26 April untuk evaluasi apakah ini dilanjutkan atau bagaimana,” ujarnya.

Menteri Pertahanan Juwono Soedarsono yakin rancangan ini akan rampung dibahas pada masa sidang tahun ini. Sebab, usulan pasal dari pemerintah bukan penambahan. “DIM tak akan bertambah banyak seperti yang dipikirkan,” ujarnya.

Juwono optimistis Dewan masih siap melanjutkan dan merampungkan. “Saya rasa Pak Theo dan Departemen Pertahanan masih bisa tuntas dan bisa diteken Oktober sebelum pelantikan presiden,” ujarnya

Pembahasan rancangan ini ditentang sejumlah kalangan. Koordinator Koalisi Kebebasan Informasi Publik Agus Sudibyo menilai rancangan ini tak diperlukan karena kebijakan tentang rahasia negara sudah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Danang Widoyoko menilai rancangan ini berpotensi mengancam pemberantasan korupsi. Tanpa ada undang-undang rahasia negara ini saja, masyarakat dan penegak hukum kesulitan mendapatkan informasi kasus korupsi di lembaga negara seperti Istana dan lembaga pertahanan. Kalau ada Undang-Undang Rahasia Negara, kata Danang, bisa lebih parah. TITIS SETIANINGTYAS


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: