Oleh: Agus Sudibyo | Mei 6, 2009

Menimbang Ulang RUU Rahasia Negara

Kompas, 6 Mei 2009

Oleh Agus Sudibyo

Pada saat energi serta perhatian publik, pers, dan unsur politik hampir sepenuhnya terpusat pada penyelenggaraan pemilu, kini di lembaga legislatif sedang berlangsung pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara yang amat berpengaruh terhadap proses demokratisasi.

Pemerintah amat berambisi menyelesaikan pembahasan RUU ini sebelum pergantian pemerintahan. Sementara DPR bersikap fleksibel terhadap keinginan pemerintah meski konsentrasi DPR sebenarnya juga terserap pada proses pemilu. Masalahnya, dari beberapa segi, RUU Rahasia Negara menghadirkan masalah serius bagi upaya-upaya pelembagaan good governance, hak publik atas informasi dan kebebasan pers di Indonesia. Dengan mempertimbangkan bobot persoalan yang ada, pembahasan RUU Rahasia Negara seharusnya ditunda hingga DPR dan publik benar-benar mempunyai konsentrasi dan energi cukup untuk membahasnya.

Pelembagaan otoritas

Pelembagaan rahasia negara berangkat dari kekhawatiran bahwa publikasi dokumen dan berbagai aktivitas strategis dapat mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Pemerintah memandang, perlindungan kerahasiaan negara harus dilakukan untuk memelihara kedaulatan negara dari berbagai rongrongan, terutama dari pihak asing, melalui praktik penyadapan, operasi mata-mata, pembocoran informasi, dan lain-lain.

Inti masalahnya, kemampuan asing membobol sistem kerahasiaan negara dan keterbatasan pemerintah untuk melindungi sistem itu. Maka, solusinya adalah peningkatan kapasitas, teknologi, dan sumber daya pendukung sistem kerahasiaan negara. Dalam hal ini, RUU Persandian Negara lebih relevan.

Dengan RUU Rahasia Negara, solusi yang diajukan pemerintah adalah pelembagaan otoritas aparatus negara yang hampir tak terbatas untuk menerapkan perlindungan maksimum atas kerahasiaan negara. Ruang lingkup rahasia negara dirumuskan terlalu luas dan elastis, tidak hanya sebatas informasi strategis pertahanan. Otoritas untuk menetapkan rahasia negara juga tidak cukup jelas sehingga tiap lembaga pemerintah bisa berwenang melakukan klaim rahasia negara.

Kebebasan informasi

Dengan prinsip limited acces maximum exemption, RUU Rahasia Negara menghadirkan visi tentang rezim kerahasiaan atau arcana imperii. Secara diametral, ini bertentangan dengan semangat dan substansi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang justru bertolak dari prinsip maximum acces limited exemption. Bahwa publik berhak mengakses informasi pemerintahan dengan pengecualian yang terbatas dan selalu merujuk pada kepentingan publik. Selain itu juga ada masalah konstruksi berpikir dalam RUU Rahasia Negara.

Pertama, siapa sebenarnya ancaman utama terhadap sistem kerahasiaan negara? Konstruksi berpikir yang dominan dalam kajian dan pendahuluan RUU Rahasia Negara mengidentifikasi ancaman itu sebagai kekuatan-kekuatan asing. Namun, dalam batang tubuh RUU Rahasia Negara, khusus Bab Ketentuan Pidana, yang dikonstruksi sebagai ancaman terhadap sistem kerahasiaan negara itu adalah publik, warga negara, dengan hak atas informasi. Kebebasan informasi dikambinghitamkan sebagai musuh kerahasiaan negara. Padahal, pokok masalah adalah keterbatasan kemampuan pemerintah melindungi sistem kerahasiaan negara. Pada zaman serba teknologi ini, difusi informasi adalah keniscayaan. Every code is breakable.

Kedua, jika suatu rahasia negara bocor, siapa yang harus disalahkan? Akal sehat akan menunjuk pejabat atau badan publik yang bertanggung jawab menjaga rahasia negara. Anehnya, rumusan sanksi dalam RUU Rahasia Negara tidak terutama sekali ditujukan kepada badan atau pejabat publik, tetapi kepada masyarakat. Kepada ”tiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memperoleh, menyebarluaskan, mengetahui, menerima, menyimpan, dan menggandakan rahasia negara”. Mungkinkah masyarakat mengakses rahasia negara tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian pejabat publik? Mengapa bobot kesalahan bocornya rahasia negara lebih dibebankan kepada masyarakat?

Kemungkinan kesalahan pejabat publik bukan hanya membocorkan rahasia negara, tetapi juga menyembunyikan informasi yang bukan rahasia negara. Fakta menunjukkan, kesalahan ini justru sering terjadi: klaim rahasia negara yang sepihak, semena-mena, dan membohongi masyarakat. Namun, tidak ada rumusan sanksi untuk jenis kesalahan ini dalam RUU Rahasia Negara. Jelas, RUU Rahasia Negara memisahkan kebutuhan kerahasiaan negara dari keniscayaan keterbukaan informasi. RUU Rahasia Negara mengabaikan kewajiban negara untuk transparan dan akuntabel serta hak warga negara melakukan counter of intelligence terhadap penyelenggaraan negara.

Ketiga, pemerintah menempatkan RUU Rahasia Negara dalam kerangka perlindungan kepentingan masyarakat versus kepentingan individu. Pemerintah lupa, keterbukaan informasi juga merupakan kepentingan masyarakat, yang bahkan lebih urgen untuk konteks Indonesia saat ini. Jangan-jangan isu utama RUU Rahasia Negara bukan kepentingan masyarakat versus kepentingan individu, tetapi kepentingan masyarakat versus birokrasi. Meminjam terminologi Steven Aftergood (1996), yang hendak dilembagakan RUU Rahasia Negara benar-benar rahasia negara atau lebih pada rahasia birokrasi atau rahasia politik?

Agus Sudibyo Aktivis Koalisi untuk Kebebasan Informasi

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/05/06/03341625/menimbang.ulang.ruu.rahasia.negara


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: