Oleh: Agus Sudibyo | Mei 11, 2009

Aliansi Minta DPR Tunda Pembahasan

Koran Tempo, Edisi 11 Mei 2009

JAKARTA – Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat menunda pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dan menilai rencana pemerintah untuk mengegolkannya tahun ini sebagai sikap terburu-buru.

“Prosesnya tidak ideal. Konsentrasi Dewan tidak bisa mengarah ke legislasi,” kata Deputi Direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi (SET) Agus Sudibyo dalam jumpa pers di Jakarta kemarin. Aliansi berharap pembahasan ini dilakukan oleh anggota DPR yang baru.

Aliansi ini terdiri atas sejumlah lembaga masyarakat, antara lain Yayasan SET, Imparsial, Indonesian Center for Environmental Law, Lembaga Bantuan Hukum Pers, serta Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan.

Dewan, menurut Agus, tidak menyadari pembahasan UU Rahasia Negara ini justru menabrak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain membuat informasi yang bisa diakses publik, undang-undang itu memuat informasi apa saja yang tak bisa dibuka alias dirahasiakan kepada publik.

Menurut Agus, cukup banyak kritik terhadap Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara, antara lain dari definisi tentang rahasia negara yang tidak jelas dan meluas hingga soal kategori rahasia, baik di instansi, birokrasi, maupun jabatan. Definisi dan pengaturan dalam rancangan itu justru membatasi akses yang sudah dibuka melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Aliansi mempertanyakan dasar lahirnya undang-undang ini. Menurut Agus, jika dalihnya adalah melindungi negara dari serangan asing, adanya RUU Persandian Negara lebih relevan ketimbang Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara.

Praktisi hukum tata negara Irmanputra Sidin mengingatkan, jika pembahasan ini dipaksakan, anggota Dewan juga akan menerima getahnya. ”Undang-undang ini akan mengganggu fungsi pengawasan Dewan,” ujarnya.

Dengan adanya undang-undang ini, kata dia, menyimpan data yang dianggap rahasia negara bisa dianggap pidana. Jika aturan itu dilaksanakan secara konsisten, tentu akan banyak anggota Dewan yang bisa dipenjara. Begitu pula proses penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dan lembaga lainnya yang menggunakan data rahasia negara.

Irmanputra mengakui rahasia negara memang penting, tapi pemerintah diminta tidak berlebihan menanggapinya karena sudah ada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Rancangan ini, kata Irmanputra, berbahaya bagi popularitas Presiden karena isinya justru melawan asas keterbukaan informasi. ”UU ini juga mengabaikan kewajiban negara untuk transparan dan akuntabel,” dia menambahkan.

Sebelumnya, anggota Komisi Pertahanan DPR, Djoko Susilo, mengaku pesimistis rancangan ini bisa disahkan tahun ini mengingat masa sidang Dewan yang terbatas (Koran Tempo, 8 Mei 2009). Masa sidang DPR periode 2004-2009 hanya sampai September. Pembahasan materinya juga cukup alot. DIANING SARI

http://www.korantempo.com/korantempo/koran/2009/05/11/Nasional/krn.20090511.164912.id.html


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: