Oleh: Agus Sudibyo | Mei 12, 2009

RUU Rahasia Negara Ancaman DPR

Jurnal Nasional, Jakarta | Senin, 11 Mei 2009

by : M. Yamin Panca Setia

DPR diingatkan untuk tidak mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara. Materi di draf RUU tersebut mengancam eksistensi DPR dalam melaksanakan fungsi pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis pemerintah.

”RUU itu menjadi kuburan bagi anggota DPR nanti jika DPR sekarang mengesahkan. Semuanya juga bisa dipidanakan penjara sesuai RUU ini,” kata pengamat hukum tata negara Irman Putrasidin dalam konferensi pers yang digelar Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan Negara, di Jakarta, Minggu (10/5).

Irman juga memastikan, DPR tidak dapat melaksanakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan penting dan strategis karena pemerintah dapat mengklaim jika penyelidikan yang dilakukan DPR tidak dapat dilakukan karena terkait kerahasian negara.

Selain itu, kandungan RUU Rahasia Negara tidak hanya mengancam hak publik dan insan pers dalam memperoleh informasi. Namun dapat menjadi kuburan bagi pejabat publik, termasuk kewenangan lembaga peradilan yang harus terbebas dari intervensi kekuasaan dalam memutuskan keadilan yang terkait dengan masalah kerahasian negara.

Dalam konteks ketatanegaraan, kata Irman, RUU tersebut juga menutup celah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) melakukan penyelidikan pelanggaran HAM, serta Komisi Pemberantasan Korupsi dalam mengusut kasus korupsi. Jika tidak izin minta data sesuai ketentuan tersebut, maka dapat dinyatakan melakukan tindakan perlawanan terhadap hukum.

“Hanya Presiden yang lolos. Sementara Wakil Presiden dapat ditangkap hanya karena menyimpan dan mengolah dokumen rahasia negara. Jadi, tidak simple (mudah) membuat aturan dalam ketatanegaraan,” kata dia.

Aliansi masyarakat menolak rezim kerahasiaan yang terdiri Yayasan SET, Indonesia Corruption Watch (ICW), Imparsial, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Kekerasan (Kontras), ICEL dan LBH Pers mendesak DPR dan pemerintah untuk tidak mengesahkan materi RUU Kerahasian Negara sebelum peralihan kekuasaan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2009.

Deputi Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) Agus Sudibyo menilai, suasana politik setelah pemilu, menjelang atau sesudah Pemilihan Presiden (Pilpres), sangat tidak kondusif bagi DPR dan pemerintah untuk membahas RUU Rahasia Negara yang materinya sangat berbobot. RUU tersebut juga dinilainya tidak memiliki urgensi untuk disahkan segera. Apalagi, aturan mengenai kerahasiaan negara sudah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Keterbukan Informasi Publik. n

http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan&rbrk=&id=91759&detail=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: