Oleh: Agus Sudibyo | Mei 20, 2009

Awas Tsunami Politik Paksakan RUU Rahasia Negara

8 Mei 2009 – 11:41 WIB

VHRmedia, Jakarta – Komisi I DPR mewaspadai upaya mengesahkan RUU Rahasia Negara menjadi undang-undang secara tiba-tiba, pada September nanti. Terjadinya gelombang politik pada akhir masa jabatan anggota DPR periode 2004-2009 mendorong percepatan pengesahan RUU ini.

Hal itu diungkapkan Djoko Susilo, anggota Komisi I DPR, dalam seminar nasional“Menimbang Urgensi RUU Rahasia Negara” di Jakarta, Kamis (7/5). Menurut dia, RUU Rahasia Negara mengancam kebebasan publik dan cenderung melindungi kepentingan militer. “RUU ini tidak akan selesai tahun ini. Tapi, sangat mungkin adanya tsunami politik di akhir jabatan anggota Dewan.”

Menurut Djoko, mayoritas anggota DPR menginginkan RUU Rahasia Negara segera disahkan. Padahal anggota Dewan tinggal menyisakan dua kali masa sidang. “Tidak terlalu menyenangkan. Sebagian besar menginginkan tanggal 30 September disahkan, apa pun yang terjadi. Jika ini terjadi, UU ini tidak akan maksimal.”

Djoko Susilo menilai, meski RUU ini mengancam perkembangan pers, pemilik media sepertinya belum tertarik untuk menjaganya. “Kecuali kalau adabredel atau pemiliknya bisa dipenjara, mungkin reaksinya akan lain. Tapi ini yang diancam penjara hanya wartawan, bukan pemilik media,” katanya.

Deputi Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) Agus Sudibyo mengatakan, sanksi yang diatur dalam RUU Rahasia Negara sangat tidak adil. Sanksi lebih banyak ditujukan terhadap masyarakat umum, dibandingkan terhadap badan atau pejabat publik.

RUU ini juga mengatur komposisi anggota dewan rahasia negara, yang beranggotakan  Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri. “Mungkinkah masyarakat mengakses rahasia negara tanpa unsur kesengajaan atau kelalaian pejabat publik? Tapi kenapa sanksinya lebih banyak dibebankan kepada masyarakat?” kata Agus Sudibyo.

Direktur Lembaga Bantuan Pers Hendrayana mengatakan, RUU Rahasia Negara berpotensi mengancam dan membelenggu kebebasan pers. Padahal dalam Pasal 4 ayat 3 UU Pers diatur soal pers yang bebas mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi, selama terkait peranannya dalam melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. “Penjelasan soal sanksi dalam RUU Rahasia Negara justru ditujukan kepada publik, bukan pengelola rahasia negara,” kata Hendrayana. (E1)

(Kurniawan Tri Yunanto)

http://www.vhrmedia.com/Awas-Tsunami-Politik-Paksakan-RUU-Rahasia-Negara-berita1282.html


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: