Oleh: Agus Sudibyo | Mei 20, 2009

Dewan Diminta Tunda Pembahasan RUU Rahasia Negara

Minggu, 10 Mei 2009 | 18:34 WIB

TEMPO Interaktif, Jakarta:Target Dewan Perwakilan Rakyat untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara sebelum pemilihan presiden, menurut Aliasi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan, terlalu terburu-buru.

“Prosesnya tidak ideal, konsentrasi Dewan tidak bisa mengarah ke legislasi,” ujar Deputi Direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi (SET) Agus Sudibyo di Jakarta, Ahad (10/5).

Aliansi yang terdiri dari Yayasan Sains, Estetika dan Teknologi, Indonesia Corruption Watch, Imparsial, Indonesian Center for Environmental Law, Lembaga Bantuan Hukum Pers dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan sepakat agar pembahasan Rancangan Undang-Undang dimulai setelah anggota Dewan yang baru duduk di Senayan. “Anggota Dewan belum sadar betapa bahayanya UU ini,” imbuhnya.

Dewan, menurut Agus, tidak menyadari pembahasan UU Rahasia Negara ini justru menabrak UU Keterbukaan Informasi Publik yang baru jadi. Definisi rahasia negara yang tidak jelas dan meluas hingga rahasia instansi, rahasia birokrasi, rahasia jabatan, dan seterusnya, kata Agus, justru membatasi akses yang dibuka UU Keterbukan Informasi Publik. “Setiap lembaga berwenang mengklaim rahasia negara,” ujarnya.

Jika dalih Dewan dan pemerintah untuk melindungi dari serangan asing, menurutnya, konteksnya harusnya legislasi RUU Persandian Negara yang lebih relevan. “Namun, mengapa yang digemborkan justru Rancangan UU Rahasia Negara, yang menjadikan masyarakat sebagai korban,” kata Agus.

“Kebocoran rahasia negara dianggap kesalahan masyarakat, bukan kelalaian pejabat publik,” Agus menjelaskan Bab IX dalam RUU Rahasia Negara.

Pemerintah dinilainya salah menempatkan rahasia negara, akses informasi publik, dan perlindungan terhadap serangan asing. “Semangatnya tidak mendukung demokratisasi,” ujarnya.

Praktisi Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengingatkan jika pembahasan ini dipaksakan, maka anggota Dewan yang akan menerima getahnya. “UU ini akan menganggu fungsi pengawasan Dewan,” imbuhnya.

Irmanputra beralasan, karena menyimpan data yang dianggap rahasia negara bisa dianggap pidana, maka banyak anggota Dewan yang akan dipenjarakan. Begitu pula penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan lembaga lainnya, yang mengambil data rahasia negara, maka anggotanya juga terancam pidana. “Hanya Presiden yang bisa bebas pidana,” imbuhnya.

Irmanputra mengakui RUU Rahasia Negara memang penting, tapi menurutnya pemerintah tidak usah berlebihan menanggapinya karena sudah ada UU Persandian Negara dan UU Keterbukaan Informasi Publik.

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2009/05/10/brk,20090510-175438,id.html

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: