Oleh: Agus Sudibyo | Mei 20, 2009

Pengesahan RUU Rahasia Negara Dikhawatirkan Dipercepat

Kamis, 7 Mei 2009 | 21:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Sejumlah kalangan mengaku sangat khawatir Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara akan lolos dan disahkan begitu saja mendekati akhir masa kerja DPR dan pemerintah periode 2004-2009 sekarang. Padahal, banyak pihak masih menilai RUU tersebut banyak mengandung masalah, terutama terkait sinkronisasinya dengan aturan UU lain, seperti UU Kebebasan Informasi Publik. Tambah lagi infrastruktur di pemerintahan diyakini juga belum siap, apalagi mendukung, pelaksanaan kedua UU tadi terkait Rahasia Negara dan Kebebasan Informasi Publik.

Penilaian itu telontar dalam seminar bertema “Menimbang Urgensi RUU Rahasia Negara”, yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Pers dan Yayasan Sains Estetika dan Teknologi, Kamis (7/5). Sejumlah pembicara yang hadir seperti dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Andi Widjojanto, dosen Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada Fajrul Falaakh, Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Amanat Nasional Djoko Susilo, dan Agus Sudibyo dari Yayasan Set.

“Sekarang ini yang saya lihat, komposisi fraksi-fraksi di DPR tidak terlalu menggembirakan. Mereka cenderung mengejar setoran untuk menuntaskan pembahasan berbagai RUU. Jadi sebelum September 2009 sebagian besar bisa diketok palu (disetujui), jangan-jangan termasuk RUU Rahasia Negara,” ujar Djoko.

Djoko juga mengaku melihat perkembangan kurang menggembirakan dari proses pembahasan RUU Rahasia Negara di Komisi I selama ini dengan pemerintah. Terdapat kecenderungan baik mayoritas fraksi dan juga pemerintah, untuk melempar proses pembahasannya di panitia kerja (panja). Jika sampai itu terjadi, proses pembahasan di tingkat panja, menurut Djoko, akan sangat rentan diselesaikan melalui lobi-lobi tertutup dan rahasia, yang akan sangat sulit diawasi kalangan masyarakat sipil dan pers.

Dia juga mengkritik banyak perusahaan media massa tidak peka terhadap isu tersebut. “Mereka hanya akan bereaksi kalau misalnya, yang dipersoalkan seperti SIUPP, yang tentu saja berdampak secara bisnis. Tapi soal apakah ada wartawan mereka dipenjara karena dituduh membocorkan rahasia negara atau pemberitaan mereka dibatasi aturan soal itu, kebanyakan pengusaha media massa saya yakin tidak ambil pusing,” ujar Djoko.

Pendapat kurang lebih senada juga dilontarkan Agus Sudibyo dalam seminar. Menurutnya, kalau pun proses pembahasan RUU Rahasia Negara tetap akan dilanjutkan, dia berharap hal itu dilakukan secara normal tanpa perlu ada upaya percepatan, baik dari inisiatif DPR sendiri maupun pemerintah. “Saya yakin perhatian anggota DPR sekarang lebih fokus ke masalah politik seperti perhitungan perolehan suara atau peta koalisi menjelang pemilu presiden,” ujar Agus.

Lebih lanjut dalam seminar Andi Widjojanto menegaskan keraguannya soal kemampuan pemerintah menangani dan menjalankan aturan tentang Rahasia Negara jika RUU itu jadi disahkan kemudian. Menurutnya, infrastruktur kepemerintahan masih belum siap apalagi mampu menjalankan ketentuan aturan itu.

Andi mencontohkan di negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris, dalam pemerintahan masing-masing mereka memiliki infrastruktur pemerintahan tersendiri untuk mengurusi dan menangani masalah Rahasia Negara tersebut. Infrastruktur negara tersebut juga memfasilitasi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh informasi soal apa yang dirahasiakan maupun yang tidak.

“Kalau di AS semua informasi, data, maupun dokumen yang masuk kategori rahasia negara diolah dan disimpan di satu tempat, Perpustakaan Kongres AS. Sedangkan kalau di Inggris pihak yang mengurusi masalah itu adalah Public Record Office,” ujar Andi.

Walau masuk dalam kategori rahasia negara, masyarakat tetap dapat mengetahui data maupun dokumen tentang sesuatu hal memang ada dan disimpan sebagai rahasia negara oleh kedua badan tadi. Namun tetap, rincian isi dokumen tadi tidak dapat diakses sampai masa retensi berakhir.

“Jadi masyarakat tahu data dan dokumen itu ada. Cuma mereka tidak bisa mengakses isinya. Saat meneliti di Inggris, saya membutuhkan data tentang kebijakan Inggris pada masa Perang Dunia II, sepanjang Maret-Agustus 1939. Namun ada sejumlah dokumen masih berkategori rahasia dan hanya dapat dibuka atas izin Ratu Inggris,” ujar Andi.

Namun begitu, dia dan masyarakat Inggris mengetahui kalau data yang dirahasiakan adalah dokumen dan rekaman hasil pertemuan antara Perdana Menteri Inggris kala itu dengan pemimpin fasis Jerman, Hitler. Cuma tentang apa isi dan hasil pertemuan tetap dirahasiakan.

(DWA)

http://nasional.kompas.com/read/xml/2009/05/07/21353314/Pengesahan.RUU.Rahasia.Negara.Dikhawatirkan.Dipercepat.


Responses

  1. BUAT SAYA PERCUMA SAJA DPR MEMBUAT RAGAM BENTUK ATURAN TOH HANYA PADA GOLONGAN BAWAH APARAT HUKUM BERANI MENEGAKKANNYA, PADA PEJABAT TUNDUK, KECUT KAGAK BERANI……….


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: