Oleh: Agus Sudibyo | Mei 20, 2009

RUU Rahasia Negara Pancing Kecurigaan

Jurnal Nasional | Rabu, 20 Mei 2009

by : M. Yamin Panca Setia

DRAF Rancangan Undang-Undang (RUU) Rahasia Negara mengandung multiancaman yang dapat mengembalikan Indonesia ke era kegelapan seperti saat rezim Orde Baru. Selain memasung demokrasi dan kebebasan pers, RUU tersebut juga menghalangi penegakan hak asasi manusia (HAM), tranparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, serta berpotensi memidanakan semua pihak yang dianggap melanggar membocorkan kerahasian negara.

Demikian pernyataan sejumlah elemen yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasian bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang menolak percepatan legislasi RUU Rahasia Negara, di Jakarta kemarin (19/5). Mereka kembali mendesak pemerintah dan DPR untuk menunda pembahasan legislasi RUU Rahasia Negara.

“Kenyataan politik menunjukan jika proses pembahasan RUU Rahasia Negara masih berjalan di DPR, meski subtansinya amat berbahaya bagi demokrasi,” kata Deputi Direktur Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) Agus Sudibyo.

Ia membantah dalih mengajukan RUU itu karena tidak adanya regulasi yang mengatur sistem kerahasiaan negara. “Itu sudah diatur dalam 10 pasal di KUHP, dan diatur dalam UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP),” katanya. Masalah sistem kerahasian negara terkait dua hal yakni mengantisipasi kebocoran rahasia negara oleh pihak asing dan klaim kerahasian negara yang dinyatakan pejabat publik yang membohongi publik.

Jika klaim rahasia negara justru menjadi tameng pejabat tidak memberikan informasi penting kepada publik, khususnya pada pers. “Problem terkait kebohongan kepada publik itu lebih besar bila RUU itu disahkan. Masyarakat tidak lagi bisa meminta informasi soal APBD, kebijakan, rencana proyek, kunjungan pejabat, belanja rutin, maupun aktivitas internal pejabat, dan sidang DPRD, hanya karena diklaim sebagai rahasia negara,” katanya. n

http://jurnalnasional.com/?med=Koran%20Harian&sec=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan&rbrk=&id=92784&detail=Politik%20-%20Hukum%20-%20Keamanan

Iklan

Responses

  1. Itu gejala si SBY bakalan jadi Diktaktor.

    ini usaha SBY untuk melanggengkan kekuasaannya dg menerbitkan RUU Rahasia Negara. Jika dia korupsi gak bakal ketuan deh, kalo dia nepotis juga gak bakal ketauan, kalo RUU itu jadi UU si SBY punya kesempatan besar untuk jadi otoritarian atau diktaktor macam Suharto dulu.

    Semua org yg tak disukainya bisa disikatnya dg alasan tuliasannya melanggar UU tsb.

    Setiapaliran informasi bahkan komunikasi akan diawasi oleh pemerintah(SBY).

    Kalo kita kirim email, email bakal diselidiki, kalo kita nelpon komunikasi kita bakal disadap.

    dari UU Rahasia negara maka bisa berlanjut ke UU keamanan Nasional.

    UU keamanan nasional bisa lebih mengerikan lagi.Semua gerak gerik WNI akan dipantau negara, UU ini bisa juga mencakup keamanan ekonomi dan sosial politik tentunya, selain keamanan teritorial. Setiap transaksi perdagangan akan diawasi pemerintah. Bisa saja digunakannya implant biochip pada setiap orang sbg alat pengamanan sosial dan ekonomi.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: