Oleh: Agus Sudibyo | Juli 2, 2009

DPR Wariskan Masalah

Kamis, 2 Juli 2009 | 04:58 WIB

Jakarta, Kompas – Jika berkeras mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dinilai berniat mewariskan persoalan besar dan serius yang dapat mengancam berbagai upaya perbaikan yang selama ini ditempuh dan menunjukkan hasil baik.

Keberadaan RUU Rahasia Negara di pengujung periode pemerintahan dan legislatif sekarang diyakini akan mengancam kelanjutan reformasi, demokratisasi, penegakan hukum dan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, dan upaya mewujudkan pemerintahan yang baik.

Peringatan itu disampaikan sejumlah perwakilan koalisi lembaga swadaya masyarakat (LSM), Aliansi Masyarakat Menolak Rezim Kerahasiaan, dan Jaringan Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan di Jakarta, Rabu (1/7). Mereka menemui anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution.

”Pengesahan RUU Rahasia Negara adalah kado terburuk di akhir masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bagi seluruh rakyat Indonesia. Produk RUU itu benar-benar antidemokrasi dan anti-good governance. Seharusnya Presiden Yudhoyono tak memaksakan pengesahannya, kecuali jika ingin elektabilitasnya turun,” ujar Agus Sudibyo dari Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi (SET).

Agus menyayangkan sampai sekarang legislatif masih bekerja seolah ”mengejar target” legislasi tanpa memedulikan dampak buruk perundang-undangan yang dihasilkannya. Pengesahan RUU Rahasia Negara sama dengan bentuk ”bunuh diri” politik oleh DPR karena RUU itu tidak mengenal pengecualian, baik terkait fungsi kontrol legislatif atas eksekutif maupun fungsi pengecekan dan perimbangan (check and balances), termasuk pers.

Henri Subagyo dari Lembaga Pengembangan Hukum Lingkungan Indonesia (LPHLI) menegaskan, ruang lingkup rahasia negara yang diatur dalam RUU itu terlalu luas. Akibatnya, RUU itu tak lagi mengurusi persoalan seputar pertahanan, tetapi juga masuk ke ranah birokrasi.

Adnan Buyung berjanji secepatnya memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden Yudhoyono agar tak terburu- buru mengesahkan RUU Rahasia Negara. ”Jangan sampai ada yang namanya aturan subversi dalam bentuk baru karena RUU ini juga mengandung ancaman pidana yang berat,” jelasnya.

Adnan Buyung juga berjanji menemui Menteri Pertahanan, Komisi I DPR, Fraksi Partai Golkar, dan Fraksi Partai Demokrat untuk membahas masalah RUU itu. (dwa)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/07/02/04585379/dpr.wariskan.masalah.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: