Oleh: Agus Sudibyo | Oktober 5, 2009

Komnas Sesalkan Sikap Pemerintah

RUU Rahasia Negara Tak Perlu Dikhawatirkan

Sabtu, 15 Agustus 2009 | 03:23 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyesalkan sikap pemerintah, dalam hal ini Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono, yang berkeras mengegolkan Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara dengan mengabaikan masukan serta keberatan kalangan masyarakat sipil.

Hal itu dikatakan Ketua Komnas HAM Ifdhal Kasim di Jakarta, Jumat (14/8), menanggapi hasil pertemuan Juwono dan Dewan Pers serta perwakilan media massa, Kamis. Dalam pertemuan itu, Menhan menegaskan pendiriannya bahwa RUU Rahasia Negara harus disahkan sebelum masa kerja pemerintah dan DPR periode 2004-2009 berakhir. Padahal, pada pertemuan itu kalangan pers menyatakan keberatannya, terkait potensi pembredelan pers yang dapat terjadi akibat RUU itu (Kompas, 14/8).

”Saya melihat ada sikap tidak sabar yang ditunjukkan pemerintah dan memaksakan RUU itu, walau berulang kali dikatakan RUU itu berdampak membatasi hak masyarakat sipil. Seharusnya pemerintah mendengarkan dan menyerap kekhawatiran masyarakat,” ujar Ifdhal.

Namun, jika pemerintah cuma mementingkan agendanya, lanjut Ifdhal, bisa dipastikan yang dikhawatirkan masyarakat terkait RUU Rahasia Negara itu akan terjadi. Pemerintah harus bisa bersikap dewasa secara politik.

”Kita perlu aturan tentang rahasia negara, tetapi bukan yang ada dalam draf RUU ini. Pengaturan rahasia negara harus eksklusif, jangan meluas seperti yang ada sekarang ini,” tukas Ifdhal.

Ifdhal menilai pemerintah terlihat gamang setelah produk hukum yang selama ini memberi kekuatan pada negara untuk memaksa warga negaranya, seperti aturan antisubversi, tiada lagi. Pemerintah merasa perlu mengadakan kembali ”kelengkapan” untuk mempertahankan kekuasaannya.

Jika menginginkan negara memiliki peran yang kuat, menurut Ifdhal, pemerintah perlu memperbaiki dan memperkuat fungsi dan peran penegakan hukum (rules of law) dari aparatnya, termasuk pengadilan.

Jika masih banyak masalah dalam RUU Rahasia Negara, lanjut Ifdhal, pemerintah dan DPR tak selayaknya memaksakan pengesahannya pada akhir periode kerjanya. Mereka harus lebih mementingkan Indonesia di masa depan, bukan demi sekadar memenuhi target legislasi mereka.

Secara terpisah, anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution, mempertemukan sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan anggota Komisi I DPR, yang bersama Dephan membahas RUU Rahasia Negara. Komisi I DPR dipimpin Ketuanya, Theo L Sambuaga.

Agus Sudibyo dari Yayasan Sains Estetika dan Teknologi (SET) menyimpulkan, RUU Rahasia Negara tidak mempertimbangkan perimbangan kekuasaan dan fungsi kontrol. RUU Rahasia Negara juga menimbulkan komplikasi pada agenda reformasi.

Theo menjelaskan, ”Di DPR tak ada pembahasan RUU dilanjutkan (carry over) ke DPR periode berikut. Jadi, kalau tidak selesai dalam pembahasan sekarang atau deadlock, pada periode mendatang harus dibuat RUU baru lagi.”

Theo juga meminta masyarakat tidak khawatir RUU itu akan dipaksakan pembahasannya untuk disahkan sebelum masa kerja DPR selesai. (dwa)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/08/15/03231298/komnas.sesalkan.sikap.pemerintah


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: