Oleh: Agus Sudibyo | Oktober 5, 2009

RUU Rahasia Negara Bakal Untungkan Pemodal

Sinar Harapan, Selasa, 11 Agustus 2009 14:47

Jakarta – Rancangan Undang-Undang Rahasia Negara (RUU RN) hanya akan menguntungkan para pemodal, terutama importir-eksportir. Dengan alasan rahasia negara, berbagai kontrak kerja sama dan dana bagi hasil menyangkut penggunaan kekayaan negara tidak akan pernah diketahui publik. Masyarakat tidak akan pernah tahu bagaimana pemerintah mengeluarkan izin kuasa pertambangan, tetapi tiba-tiba lahan milik masyarakat dijadikan lahan pertambangan.

“RUU Rahasia Negara menghambat upaya mendorong keterbukaan dan akuntabilitas tata kelola pemerintahan yang bersih. Situasi malah makin buruk sebab tanpa UU Rahasia Negara, kita sudah tidak transparan, apalagi kalau nanti ada UU ini,” tegas Direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi Agus Sudibyo di Jakarta, Senin (10/8).

Jika dipaksakan untuk disahkan, sejumlah pasal dalam RUU tersebut akan bertabrakan dengan UU Kebebasan Informasi Publik (KIP) yang sudah disahkan tahun 2008, namun baru berlaku efektif Januari 2009. Sebagai contoh, dalam Pasal 6 Ayat 6 draf RUU Rahasia Negara disebutkan bahwa yang termasuk rahasia negara adalah dokumen yang berkaitan dengan negosiasi dalam persetujuan finansial yang pengungkapannya akan menimbulkan ancaman bagi keamanan nasional. Di samping itu, termasuk rencana, proyeksi, atau informasi yang berkaitan dengan perdagangan timbal balik perlengakapan khusus, teknologi khusus, atau jasa khusus dengan negara lain.

Pada Butir F pasal itu bahkan disebutkan pula bahwa rahasia negara, termasuk informasi yang berkaitan dengan penemuan atau penggunaan model-model yang memengaruhi pertahanan dan keamanan negara, seperti yang ditetapkan menurut UU Hak Paten.

Koordinator Nasional PWYP-Indonesia (Publish Whay You Pay Indonesia) Ridaya Laodengkowe mengatakan, RUU Rahasia Negara lahir dari pola pikir pertahanan dan keamanan zaman Orde Baru. Usulan pemerintah agar UU KIP baru dijalankan dua tahun setelah disahkan ternyata supaya memiliki waktu untuk mematikannya kembali melalui UU Rahasia Negara. “RUU ini compatible dengan kepentingan predatoris. Kalau disahkan, RUU ini akan sangat menguntungkan para importir senjata dan pemerintah daerah memiliki alasan untuk menutup akses kepada warga menyangkut kuasa pertambangan (KP). Padahal, menjadi hak daerah untuk mengetahui hal seperti itu,” tegas Ridaya.

Ia menjelaskan, dalam sembilan tahun terakhir ada sekitar 3000 izin kuasa pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Namun, dengan berbagai alasan, tidak ada pemerintah daerah yang membuka informasi kepada masyarakat di mana saja daerahnya yang diberi kuasa pertambangan. Lebih parah adalah tidak ada data menyangkut besaran pendapatan asil daerah (PAD) dari hasil tambang secara rinci, sementara kerusakan ekologis dan sosio-ekonomi yang ditanggung warga luar biasa besar.

“Di Kabupaten Manggarai, NTT, misalnya, kegiatan pertambangan dilakukan tahun 2001-2005. Setelah itu, penambang pergi dengan meninggalkan kerusakan lahan warga yang sangat vulgar. Kita lihat di APBD, ternyata sumbangannya selam lima tahun hanya Rp 130 juta. Sungguh tidak masuk akal,” tambah Ridaya.

(inno jemabut/wishnugroho akbar)


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: