Oleh: Agus Sudibyo | Oktober 5, 2009

RUU Rahasia Negara Berpotensi Pembredelan Pers Gaya Baru

Sabtu, 8 Agustus 2009 | 04:16 WIB

Jakarta, Kompas – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menjamin tidak akan membahas Rancangan Undang-Undang tentang Rahasia Negara dengan sikap gegabah.

Komisi I DPR berjanji akan menyelaraskan materi RUU Rahasia Negara dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mulai berlaku pada 1 Mei 2010. Materi dalam RUU Rahasia Negara juga jangan menghancurkan demokratisasi yang sudah dibangun.

Penegasan itu dikatakan Wakil Ketua Komisi I DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) Arief Mudatsir Mandan, Jumat (7/8), saat menerima Deputi Direktur Yayasan Sain, Estetika, dan Teknologi Agus Sudibyo dan Aunul Huda di Jakarta.

Arief menegaskan akan berusaha membuat RUU Rahasia Negara lugas sehingga tidak perlu ada aturan yang harus diterjemahkan lebih jauh dalam peraturan pemerintah yang tidak bisa lagi dikontrol DPR.

Arief berpandangan, pembahasan RUU Rahasia Negara oleh anggota DPR periode 2004-2009 jauh lebih baik karena sebagian besar pernah menyusun UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP). RUU itu akan diupayakan berlaku setelah UU KIP berjalan pula.

Koalisi lembaga swadaya masyarakat khawatir DPR membahas RUU Rahasia Negara dengan terburu-buru karena waktu yang tersisa sangat singkat. DPR akan bersidang kembali pada 14 Agustus 2009. Setelah itu, DPR libur Lebaran. Pada 30 September 2009, masa tugas DPR periode 2004-2009 berakhir.

Materi RUU Rahasia Negara yang diajukan pemerintah dinilai masih kontroversial. Agus menunjukkan, definisi rahasia negara oleh pemerintah dikaitkan dengan terganggunya ketertiban umum atau pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan. ”Bahkan, daftar gaji juga akan dimasukkan dalam kategori rahasia negara,” katanya.

Pembredelan pers

Secara terpisah, Ahmad Faisol dari Institut Studi Arus Informasi, Jumat di Jakarta, mengajak berbagai kalangan, termasuk pers, mewaspadai RUU Rahasia Negara. Materi RUU itu diyakini masih kuat berpotensi membahayakan kebebasan pers, bahkan bisa memunculkan bentuk pembredelan gaya baru.

Potensi pembredelan itu tampak pada pasal yang mengatur sanksi pidana dan denda bagi korporasi yang dianggap melanggar ketentuan rahasia negara. Pasal 49 Ayat (2) RUU Rahasia Negara menyebutkan, korporasi yang melanggar dapat ditempatkan di bawah pengawasan, dibekukan atau dicabut izinnya, dan dinyatakan sebagai korporasi terlarang, selain dipidana penjara atau denda paling sedikit Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar.

”RUU Rahasia Negara jadi sarana bredel bagi media atau perusahaan lain yang dianggap melanggar,” katanya. (sut/dwa)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/08/08/04160623/komisi.i.tak.gegabah


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: