Oleh: Agus Sudibyo | Februari 5, 2010

Lembaga Publik Perlu Dipertahankan

Selasa, 2 Februari 2010 | 03:39 WIB

YOGYAKARTA, KOMPAS – Gagasan menggabungkan TVRI, RRI, dan Antara menjadi satu institusi dinilai tidak sesuai dengan proses demokrasi. Media-media itu perlu dipertahankan sebagai lembaga penyiaran publik yang bebas dari kepentingan politik dan kepentingan pasar.

”TVRI dan RRI adalah lembaga penyiaran publik yang harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Lagi pula, TVRI dan RRI didanai APBN yang merupakan dana publik,” kata Wakil Direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi Agus Sudibyo dalam seminar di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Senin (1/2).

Seminar digelar untuk menanggapi gagasan Wakil Presiden Boediono mengenai penyatuan TVRI, RRI, dan Antara dalam satu institusi untuk membantu pemerintah mengimbangi kritik media massa.

Agus memaparkan, gagasan Boediono menyiratkan keinginan menjadikan TVRI, RRI, dan Antara sebagai kepanjangan tangan pemerintah. Gagasan ini dinilai reaksi kontroversial dan kontraproduktif pemerintah terkait kerasnya kritik media.

Menurut Agus, dalam pemerintahan demokratis, fungsi pers adalah mengontrol pemerintah dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan. Meredam kekritisan pers dengan menciptakan media tandingan dinilai tidak efektif.

Senada dengan itu, Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia DI Yogyakarta I Gusti Ngurah Putra mengatakan, mempertahankan keberadaan media massa publik sangat penting, terutama di tengah dominasi media komersial yang cenderung melayani pemilik dan golongan ekonomi menengah ke atas.

Direktur Kelembagaan Komunikasi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Informatika Subagio mengatakan, selama ini TVRI berganti status lima kali, yakni sebagai yayasan, unit pelaksana teknis direktorat, perusahaan jawatan, perseroan terbatas, dan terakhir sebagai lembaga penyiaran publik, sejak 2002. Menurut Subagio, ciri lembaga penyiaran publik adalah tidak mencari keuntungan, didukung oleh dana publik, melayani proses demokrasi, dan menyediakan layanan, terutama bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung.

Dengan 27 stasiun di sejumlah daerah dan 400 pemancar, TVRI merupakan salah satu televisi yang mempunyai jangkauan siaran terluas.

Anggota Komisi I DPR, Tantowi, menilai, TVRI belum bisa menjalankan fungsi sebagai lembaga penyiaran publik secara optimal. Masalah yang dihadapi antara lain konflik manajemen, sumber daya manusia yang kurang memadai dari sisi kualitas, sebaliknya berlebihan di sisi kuantitas, dan minimnya dana.

TVRI juga menghadapi masalah infrastruktur peralatan yang sudah tak layak pakai serta kemasan dan kualitas program yang kurang menarik. Untuk mengatasi, Tantowi merekomendasikan agar TVRI menjadi media independen penuh serta membebaskan TVRI dari pengaruh dan tekanan pemerintah. (IRE)

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/02/02/0339043/lembaga.publik.perlu.dipertahankan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: