Oleh: Agus Sudibyo | April 16, 2010

Paradoks Keterbukaan

Agus Sudibyo

Kompas, Jumat, 26 Maret 2010 | 03:57 WIB

Harapan bahwa kebenaran tentang kasus Bank Century akan terungkap dalam sidang-sidang terbuka DPR tampaknya hanya berujung pada kekecewaan. ”Transparan di permukaan, penuh teka-teki, dan misteri di inti persoalan”. Demikianlah penyelesaian kasus Bank Century sejauh ini. Transparansi masih berhenti pada tataran artifisial-prosedural.

Keputusan final tentang kasus sebesar ini lazimnya tidak diputuskan dalam sidang terbuka yang selalu gegap-gempita dengan daya-pesona para wakil rakyat itu. Namun, di forum yang tertutup dan eksklusif: rapat internal partai, lobi lintas fraksi, pertemuan setengah kamar. Pada ruang yang hampa pengetahuan dan keterlibatan publik inilah keputusan politik ditetapkan, secara parsial dan partikular.

Kasus Century jangan-jangan justru membenarkan sinyaleman Joseph Stiglitz (1999) tentang paradoks transparansi dan kerahasiaan di negara pasca-otoritarian. Rezim kerahasiaan, proses penyelenggaraan kekuasaan yang penuh kerahasiaan dan menegasikan prinsip transparansi-partisipatori semestinya hanya terjadi di negara pra-demokrasi. Kenyataannya, rezim kerahasiaan masih dipraktikkan di negara demokratis di mana hak publik atas informasi telah dilembagakan secara formal, seperti Indonesia.

Di balik pretensinya untuk selalu terbuka terhadap aspirasi publik; DPR, partai politik, juga pemerintah kita, justru memperagakan bekerjanya kelompok rahasia (secret group). Menurut Goerg Simmel (1950), kelompok rahasia bekerja berdasarkan prinsip kesalingpercayaan timbal balik dan kerahasiaan kolektif. Partai politik atau pemerintah selalu dibayangi kemungkinan terungkapnya transaksi politik, skandal, dan penyelewengan yang terjadi dalam diri mereka. Kemungkinan ini berusaha direduksi dengan meredam impuls otonomi individu anggota fraksi atau kabinet, dengan memaksakan kesadaran bahwa mereka terikat dalam kolektivitas. Kolektivitas ini mengondisikan dan menekan individu untuk selalu saling percaya satu sama lain, saling menjaga nama baik, dan menyembunyikan kesalahan-kesalahan.

Penyalahgunaan wewenang sulit diungkapkan karena prinsip kesalingpercayaan timbal balik ini masih sangat dominan dalam struktur kekuasaan kita. Sulit mengharapkan wakil rakyat—betapapun idealisnya dia—berani mengungkapkan skandal di parlemen karena mereka terikat untuk menjaga kerahasiaan kolega, fraksi, atau komisi. Sebagaimana sulit mengharapkan pejabat tinggi negara—betapapun kredibelnya dia—bicara apa adanya tentang kebijakan yang salah karena harus menjaga kerahasiaan dan reputasi pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas masih berhenti sebagai slogan atau prosedur, sementara dalam praktiknya penyelenggaraan kekuasaan masih dideterminasi oleh rezim kerahasiaan.

Kerahasiaan kolektif mendorong kelompok untuk melakukan eksklusi terhadap pihak lain. Partai politik berusaha mempertahankan kepentingannya dengan selalu merahasiakan tindakan, keputusan, dan intensi diri. Persoalannya, eksklusi ini sering tidak berurusan dengan kepentingan publik. Unsur-unsur DPR menutup diri terhadap publik, gemar menuduh pers melanggar privasi, tetapi tidak merujuk pada hal-hal yang memang perlu dirahasiakan. Pemerintah juga sering menggunakan tameng rahasia-eksekutif untuk menghindari investigasi DPR dan publik. Rahasia-eksekutif sebagai rekayasa partikular yang tidak merujuk pada substansi yang sungguh-sungguh urgen dan layak untuk dirahasiakan secara fanatik oleh pemerintah (Moynihan, 1999).

Karakter despotik

Ketika partai politik, legislatif, dan eksekutif menggunakan anggota atau aparatusnya sebagai instrumen tujuan dan tindakan yang bahkan tidak mereka kehendaki, yang terjadi adalah deindividualisasi. Struktur obyektif kekuasaan menenggelamkan elemen personalitas. Eliminasi personalitas dan penyamarataan individu meneguhkan karakter despotik partai politik dan birokrasi.

Layaknya kesatuan militer, mereka bekerja dengan satu garis komando, di mana hanya ada satu pilihan bagi individu: menjalankan fungsi-fungsi yang ditentukan tanpa kreativitas dan idealisme individu. Stiglitz menyimpulkan, sikap pemerintah untuk selalu mempertahankan kerahasiaan korps merestriksi inisiatif pejabat publik untuk mewujudkan transparansi dan profesionalitas. Selalu ada koersi formal dan ritual pendisiplinan agar tidak terjadi deviasi tindakan dan sikap individu yang berisiko menyingkap kerahasiaan kelompok. Ritual pendisiplinan, misalnya tercermin dalam mekanisme reshuffle untuk menteri yang dianggap mengganggu integrasi koalisi pemerintah, serta dalam mekanisme recall atau pergantian antar- waktu untuk anggota fraksi yang dianggap ”indisipliner”.

De-individualisasi kemudian melahirkan anonimitas dan ketidakbertanggungjawaban. Transaksi politik seperti dilakukan individu-individu anonim. Keputusan politik seperti lahir dari otoritas supra-individual, bukan oleh subyek-personal yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Maka, kita kesulitan menentukan siapa yang bersalah atas hilangnya dana publik Rp 6,7 triliun dalam kasus Century. Sebagaimana juga selalu sulit mengidentifikasi unsur DPR yang harus bertanggung jawab atas lahirnya kebijakan-kebijakan yang merugikan publik.

Di sinilah Stiglitz melihat kerahasiaan sebagai mekanisme untuk menghindari penghakiman akibat berbuat salah. Jika kebijakan gagal menghasilkan kebaikan, pejabat publik dapat mengklaim bahwa kondisi akan semakin buruk lagi jika kebijakan itu tidak diambil. Ketika publik mengidentifikasi kesalahan individu di dalamnya, pejabat publik akan mudah mengelak dan justru balik menuduh publik telah melakukan penghakiman sepihak. Lalu, dengan lantang mereka berujar, ”keputusan sudah diambil berdasarkan prosedur yang ada”. Seakan-akan prosedur berjalan tanpa subyek yang mempunyai kesadaran, pikiran, dan tanggung jawab.

Agus Sudibyo Wakil Direktur Yayasan SET Jakarta

http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/03/26/03570151/.paradoks.keterbukaan..

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: