Oleh: Agus Sudibyo | Oktober 13, 2010

Negara Gagal Lindungi Pilar Demokrasi

Media Indoensia, 13 Oct 2010

DEWAN pers mengecam pemerintah yang tidak mampu memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap pekerja jurnalistik. Ketidakmampuan pemerintah itu terlihat dari kebijakan memidanakan wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya dengan menggunakan KUHP, bukan UU No 40/1999 tentang Pers.

Hal itu, menurut Dewan Pers, bertolak belakang dengan komitmen presiden yang akan menciptakan kemerdekaan pers sebagai salah satu pilar demokrasi.

“Dewan Pers dan tokoh-tokoh pers prihatin karena sejumlah wartawan mendapatkan penganiayaan, bahkan hingga meninggal dunia. Beberapa wartawan pada kasus lain mendapatkan kriminalisasi. Wartawan media dikriminalkan dikenai hukuman pidana, dipenjara karena tulisan yang dia tulis,” kata Ketua Komisi Pengaduan Masyarakat dan Penegakan Etika Dewan Pers Agus Sudibyo di Jakarta, kemarin. la bersama sejumlah tokoh pers lainnya berkumpul untuk merumuskan sikap guna menanggapi kekerasan dan kriminalisasi terhadap wartawan yang terjadi akhir-akhir ini. Para tokoh pers yang hadir yaitu Rosihan Anwar, Fikri Jufri, Ishadi SK, Atmakusumah, Uni Lubis, Djafar H Assegaf, Endy Bayuni, Leo Barubara, Margiono, Don Bosco Selamun, dan Suryopratomo.

Adapun wakil organisasi pers yang hadir seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), dan lain-lain. Pertemuan itu melahirkan sebuah pernyataan bersama yang menuntut ketegasan pemerintah dalam penegakan hukum.

Ditegaskan Agus, secara universal wartawan tidak boleh dipenjara karena tulisannya.

Wartawan itu bisa berbuat salah dan bisa dihukum, tetapi hukuman itu harus sesuai dengan prinsip universal kebebasan pers yang dibangun dalam UU 40/1999 tersebut

“Contoh terakhir adalah mantan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indonesia Erwin Arnada. Kasus ini adalah soal pemberitaan. Tetapi UU Pers tidak digunakan. Dewan pers tidak dilibatkan dan hasilnya adalah pemidanaan terhadap wartawan,” katanya.

Atas keprihatinan itu, kata Agus, Dewan Pers berencana bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas tren yang berkembang dalam konteks kekerasan dan kriminalisasi terhadap media massa saat ini. (Tup/P-2)

 


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: