Oleh: Agus Sudibyo | Januari 27, 2011

Politik Pelupaan

Agus Sudibyo WAKIL DIREKTUR YAYASAN SET JAKARTA

Gerakan moral para agamawan mempermasalahkan kebohongan pemerintah dapat dilihat sebagai upaya memutus siklus pelupaan politik.Namun harus diingat, struktur ke kuasaan kita mempunyai daya elastisitas untuk menghadapi tekanan opini publik. Di samping masalah kebohongan, ketidakjujuran, atau keingkaran pemerintah terhadap rakyatnya sebagaimana telah menjadi ke prihatinan tokoh agama dan tokoh masyarakat belakangan ini, ada masalah lain yang tak kalah serius. Kebohongan dan keingkaran itu sesungguhnya berkelindan dengan problem pelupaan dalam konteks relasi antara Negara dan masyarakat di Indonesia. Kita sebagai bangsa telah lama terjangkiti sindrom “lupa politis”. Bukan hanya pemerintah, DPR, dan penegak hukum yang terjangkiti sindrom ini, tapi juga unsur-unsur masyarakat dalam gradasi yang berbeda. Kebohongan atau ketidakjujuran tumbuh subur dan semakin sistematis dalam kehidupan publik kita, karena kita mudah melupakan hal-hal yang sudah terjadi, bahkan diam-diam memaafkannya berdasarkan rasionalitas atau moralitas tertentu. Tanpa terkecuali terhadap kesalahan-kesalahan yang sesungguhnya tidak layak dilupakan atau ditoleransi begitu saja.

Pada aras penyelenggara negara, terlalu banyak kasus yang dapat disebut. Di negeri ini, pelupaan politik sudah menjadi sesuatu yang sangat sistematik sebagaimana korupsi dan nepotisme. Saban awal periode pemerintahan, saban awal tahun, selalu dijanjikan komitmen pemerintah untuk memerangi korupsi, mewujudkan pemerintahan yang bersih, mereformasi birokrasi, mengentaskan masyarakat dari kemiskinan, menyelesaikan pelanggaran hak asasi. Namun nyatanya antara janji dan tindakan notabene tidak sejalan, dan tidak ada terobosan yang signifikan dalam aspek-aspek itu. Pertanyaannya yang perlu diajukan sekarang bahkan bukan sekadar “apakah pemerintah melaksanakan janji-janji yang telah diucapkan”, tetapi lebih radikal lagi “adakah di antara janji-janji itu yang masih diingat pemerintah”. Pertanyaannya bukan lagi “apakah para anggota DPR melaksanakan janji-janji pemilu”, melainkan “apakah mereka ingat pernah melontarkan janji-janji”.

Begitu sebuah pemerintahan dimulai, para penebar janji mulai menarik diri dan sibuk dengan urusan masing-masing, entah pribadi atau partai politik. Seakanakan tidak ada lagi ikatan yang kuat antara mereka dan masyarakat sebagai obyek janji-janji. Dalam kondisi normal penyelenggaraan kekuasaan, meminjam istilah Max Weber, para pemimpin politik lebih sering memposisikan diri sebagai “orang-orang yang hidup dari politik”dan bukannya “orang-orang yang hidup untuk politik” dalam arti bertindak dan berpikir untuk kepentingan bersama masyarakat.

Sebagai bangsa, kita belum berhasil menyembuhkan sindrom lupa politis, kebiasaan untuk mudah melupakan dan memaafkan, termasuk terhadap perkara-perkara yang tak layak dilupakan dan dimaafkan. Kita punya persoalan serius dalam hal ingatan kolektif akan masa lalu. Hal-hal yang telah berlalu seperti dianggap tak relevan untuk dipersoalkan, dan kita begitu mudah beranjak ke masalah lain yang lebih baru. Di sini kita tidak hanya berbicara tentang peristiwa-peristiwa besar sejak republik ini terbentuk, namun juga komitmen jangka pendek, seperti program kerja tahunan, komitmen untuk menuntaskan kasus Bank Century, kasus Gayus Tambunan, komitmen untuk membereskan kebobrokan lembaga pemasyarakatan, atau komitmen untuk mengatasi kemacetan Jakarta. Komitmen ini telah menjadi realitas politik atau hukum, telah dibentuk satuan tugas untuk melaksanakannya, tetapi tetap saja begitu mudah dilupakan begitu masalah lain muncul ke permukaan.

Perlu digarisbawahi, lupa politik ini bukan hanya problem pemerintah, namun juga problem masyarakat sendiri. Ada begitu banyak pemimpin yang terbukti korup atau tidak becus mengurusi pemerintahan, namun pada akhirnya tetap dipilih oleh masyarakat menjadi anggota DPR atau DPRD, atau menjadi bupati atau wali kota. Sekarang ini relatif mudah menyebutkan pemimpin yang korup atau menyeleweng, namun akhirnya tetap dipilih masyarakat untuk menjadi pemimpin. Begitu mudahnya penyelewengan terhadap amanat masyarakat dilupakan dan dimaafkan.

Pada sisi lain, ada begitu banyak skandal politik yang diangkat ke permukaan, mendominasi wacana media, menjadi perbincangan hangat para pengamat, menimbulkan kegaduhan nasional, namun berakhir tanpa kejelasan. Begitu pemberitaan suatu kasus mengalami kejenuhan, atau begitu muncul kasus baru yang tidak kalah menarik, proses untuk mengungkap skandal pun berakhir dengan antiklimaks, tanpa kebenaran. Kita tidak tahu bagaimana ujung-pangkal skandal-skandal yang menghebohkan: Buloggate, Bruneigate, Centurygate dan lain-lain. Arus pelupaan politik itu begitu kuat, bahkan sepertinya sistematik. Masyarakat sipil, media massa, dan kalangan intelektual sering tidak punya cukup energi untuk menahannya karena, pada waktu yang relative bersamaan, kita dihadang banyak masalah yang samasama membutuhkan perhatian serius.

Gerakan moral para agamawan mempermasalahkan kebohongan pemerintah dapat dilihat sebagai upaya memutus siklus pelupaan politik. Namun harus diingat, struktur kekuasaan kita mempunyai daya elastisitas untuk menghadapi tekanan opini publik. Berbagai cara dapat dilakukan untuk menetralkan tekanan masyarakat, tanpa menyelesaikan pokok masalah. Misalnya dengan mengundang para agamawan untuk berdialog dengan presiden. Dialog berlangsung, kontroversi mereda, namun pokok masalah tetap tidak tertangani, dan perhatian kita mulai tersedot oleh masalah-masalah baru. Kemungkinan inilah yang mesti diantisipasi sejak dini.

Pemikir politik Hannah Arendt menganjurkan pemaafan sebagai mekanisme untuk memutus siklus kesalahan, untuk berdamai dengan masa lalu, untuk menghadapi masa depan dengan optimisme. Namun Arendt juga menegaskan, tidak semua kesalahan dapat dimaafkan begitu saja. Arendt menyebut kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai kesalahan yang tidak dapat dimaafkan. Untuk konteks Indonesia, kita dapat menambahkan jenis kesalahan yang tidak dapat dimaafkan itu: korupsi, pemiskinan sistemik, ingkar-janji politik, pembohongan terhadap masyarakat.

http://epaper.korantempo.com/KT/KT/2011/01/27/ArticleHtmls/27_01_2011_011_003.shtml?Mode=1


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: